Senin, 6 Februari 2023

Breaking News

  • Besok Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Riau Dimulai   ●   
  • Dokter On Call, Masyarakat Pekanbaru Bisa Dapat Layanan Kesehatan Gratis 24 Jam   ●   
  • Wagubri Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Ini Pesan Kemendagri   ●   
  • 707 Unit RLH Dibangun di Riau Tahun Ini, Kampar Paling Banyak   ●   
  • Angka Stunting di Riau 2022 Turun, Kadiskes Sebut Berkat Kerja Keras Kawan-Kawan di Puskesmas   ●   
Ingat, Pemutihan Pajak di Riau Berlaku Mulai 1 Februari 2023
Rabu 18 Januari 2023, 14:43 WIB

PEKANBARU - Rencana Pemprov Riau akan melakukan penghapusan dan keringanan denda pajak (pemutian pajak) tengah dipersiapkan regulasinya.

Kepala Bapenda Riau, Syahrial Abdi mengatakan, aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) itu mulai berlaku pada 1 Februari 2023 mendatang. 

Dia mengatakan, rencana penghapusan dan keringanan denda pajak tertuang dalam program tujuh berkah yang dicanangkan Gubernr Riau.

Di mana salah satunya adalah Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

"Insya Allah tanggal 1 Februari pembebasan denda pajak, bagi wajib pajak yang menunggak dibuka. Sesuai arahan gubernur program 7 berkah pajak daerah Riau lebih baik," katanya, Rabu (18/1/2023).

Tak hanya penghapusan dan keringanan saja, tetapi juga ada bebas bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua (BBNKB II) dan Bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua ( BBNKB II ). Ketiga, Bebas bea balik nama kendaraan bermotor mutasi masuk dan kendaraan lelang.

Lalu, bebas tunggakan pokok pajak Kendaraan Bermotor yang lebih dari 3 tahun (hanya bayar pokok pajak 3 tahun).

Sekian itu juga ada diskon 50 persen pajak kendaraan bermotor 3 tahun berturut-turut bagi pelaku usaha yang melakukan mutasi masuk (khusus kendaraan bukan baru dengan Tahun Pembuatan 2021 ke bawah).

Termasuk bebas pajak progresive dan pengurangan denda  sanksi keterlambatan dari semula 25 persen menjadi 2 persen saja (diberlakukan setelah masa  program 1 sampai dengan 5 di atas berakhir).(hrc)




Editor :
Kategori : Pemprov. Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi.katariau@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Sabtu 27 Agustus 2022
PWI Larang 20 Ribu Anggotanya Ikut UKW Lembaga Abal-abal dan Tak Patuhi UU Pers

Sabtu 12 Februari 2022
HPN 2022, Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Terhadap Pers

Jumat 11 Februari 2022
Rakernas PHRI II, ini kata Epyardi Asda :"Kedepannya Sumatera Barat Lebih Baik Lagi Dalam Menggerakkan Sektor Pariwisata".

Kamis 10 Februari 2022
Pendampingan ADM Penyelenggaraan Keuangan Desa oleh Tim Monev Kabupaten Solok

Rabu 09 Februari 2022
MOI Solok Resmi Mendaftar Kekesbangpol Kabupaten Solok, Yasri Irva :"MOI Siap Kawal Pemerintah".

Rabu 09 Februari 2022
Masalah Natuna, Alirman Sori : "Perkuat Keamanan Perbatasan Laut"

Rabu 09 Februari 2022
Dua Hari Lagi Shalat Jum'at Perdana di Masjid Asam Jao, Almito S.Pt : Mari Kita Ramaikan

Senin 07 Februari 2022
JUSUF RIZAL: KSPSI PERLU MELAKUKAN REENGINERING ORGANISASI HADAPI PERUBAHAN

Sabtu 05 Februari 2022
Masjid Ikhlas Asam Jao diresmikan, Gubernur Sumbar :

Jumat 14 Januari 2022
Berikan Penyuluhan ke PPL, Faperta UIR Teken MOA dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dumai

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by PT. KATA RIAU MEDIA
Scroll to top