Senin, 10 Mei 2021

Breaking News

  • Indroyanto Seno Adji: Kerumunan di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana   ●   
  • Ditkrimsus Polda Riau dan BI Lakukan Pelatihan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah   ●   
  • Polda Riau Gandeng PT RAPP Latih Personil Atasi Karhutla   ●   
  • Milad ke-4, DCC Buka Cabang kedua di Harapan Raya   ●   
  • Persiapan Kopdar DCC-CCD, Panitia Audensi dengan Kadisperindagkop UKM Riau   ●   
Diikuti 200 Perserta, Seminar FPK Dibuka Wagubri
Senin 07 Desember 2020, 06:39 WIB
Seminar Percepatan Pembauran Dalam Pembangunan Daerah Riau yang ditaja FPK dilaksanakan di Jatra Hotel Pekanbaru, Sabtu (05/12/2020)

PEKANBARU-Seminar Percepatan Pembauran dalam Pembangunan Daerah Riau yang ditaja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dibuka secara luring oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Brigjend TNI Purnawirawan Eddy Natar Nasution SIP, Sabtu (05/12/2020).

Dalam seminar ini, Wagubri didaulat sebagai keynotespeaker. Sedangkan narasumber yang dihadirkan yakni Dosen Pascasarjana Institute Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Dr Nyoto PhD, dan praktisi Organisasi yang juga Ketua FPK Riau, Ir AZ Fachri Yasin MAgr.

Seminar diikuti sekitar 200 orang peserta yang berasal dari utusan Paguyuban se Provinsi Riau, utusan Bakesbangpol 12 Kabupaten/Kota se Riau dan utusan Farum Pembauran Kebangsaan (FPK) 12 Kabupaten Kota se Riau serta undangan lainnya.  

Dr Nyoto dalam seminar yang dimoderatori adalah Dr Santoso Almatesehi ini memaparkan materi Sumbangan Pemikiran Akdemisi dan Perguruan Tinggi dalam Upaya Mempercepat Pembauran (Ditinjau dari perspektif ke Tionghos-an).

"Saya merasa bahagia dapat menghadiri Seminar Percepatan Pembauran dalam Pembanguan Daerah Riau ini. Meskipun dalam suasana pandemi covid-19, kita semua masih dapat terhimpun di dalam majelis seminar dengan tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Alhamdulillah, kehadiran kita semua menunjukkan bahwa kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga  situasi ini terus berlangsung hingga pandemi ini berakhi," ujar Wagubri.

Menurut Eddy Natar, seminar percepatan pembauran ini dinilai sangat penting dalam menghadapi dinamika perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama di Provinsi Riau. Dan Pemerintah Provinsi Riau tentu selalu mengawal dan mengayomi seluruh rakyat yang tinggal di daerah ini melalui kebijakan dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan berdasarkan keadilan.

"Karena itu, semua pihak tanpa terkecuali diharapkan dapat menaatinya. Dengan demikian, usaha untuk menjaga dan merawat pembauran di Provinsi Riau baik secara formal maupun nonformal dapat terus berlanjut. Tentu masalah dan dinamika pembauran kebangsaan ini akan menjadi kajian dan pembahasan menarik dalam seminar ini," harap Mantan Danrem 031/Wira Bima ini.

Dalam rangka menjaga dan merawat pembauran di Provinsi Riau pada era globalisasi dan keterbukaan saat ini, papar Eddy Natar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat serta batas-batas negara yang semakin kabur, tantangan dan hambatan untuk menjaga dan merawat pembauran juga semakin besar.

"Globalisasi sebagai sebuah realitas tidak dapat dihindari. Globalisasi membentuk hubungan lintas negara dan berlalulintas tersebut memperlihatkan adanya ketergantungan satu dengan yang lain serta saling membutuhkan dan melengkapi. Pada satu sisi perkembangan telah memberi dampak positif dan kita dapat merasakan manfaatnya," ulas Eddy Natar.

Realitasnya, sebut Wagubri, globalisasi tidak hanya menawarkan dinamika dampak positif. Tidak dapat dinafikan berbagai permasalahan juga harus ditanggung terkait globalisasi tersebut. Yang dalam konteks ini dilihat sebagai tantangan.

"Berbagai nilai dengan identitas paham baik yang sudah lazim dikenal maupun yang mengambil bentuk baru, berseliweran menyertai tata pergaulan dan interaksi di tengah arus globalisasi. Setidaknya berbagai nilai dapat dilihat
masyarakat dengan hubungannya dengan dunia maya serta akses terhadap informasi yang difasilitasi secara luas inelalui internet," beber Wagubri.

Tantangan yang dihadapi, ungkap Eddy Natar, berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Akibatnya, timbul pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat yang kurang selaras dengan nilai-nilai kebersamaan

Disamping itu, Kehadiran media sosial di tengah kemajuan teknologi informasi seolah menjadi potret kecanggihan manusia modern, dalam menciptakan layanan inovatif yang bermanfaat bagi kelancaran relasi diantara individu manusia di berbagai belahan dunia. Pemanfaatan media sosial dalam konteks masa kini merupakan instrumen penting untuk mempermudah interaksi dan jaringan dalam berbagai aspek kehidupan.

"Manusia modern sekarang ini seolah tidak bisa lepas dari media sosial yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan baik kepentingan bisnis media aspirasi, kritik, maupun kepentingan politik demi memperoleh dukungan dari rakyat. Melalui media sosial manusia dengan mudah berkomunikasi dengan sejawatnya tanpa hambatan apa pun. Bisa dikatakan, bahwa saat ini umat manusia telah sampai pada penjajahan global (global colonizing), sebuah petualangan jagat alam raya maya yang melampaui realitas. Dari kemajuan inilah, muncul berbagai harapan, euforia dan optimisme dalam menyambut datangnya sebuah era baru (new age) yang tidak terbungkus oleh sekat-sekat geografis, ideologis dan batasan-batasan normatif-etis dalam menjelajahi dunia realitas," ulas Eddy Natar.

Dikatakannya, perkembangan media sosial telah memungkinkan manusia hidup dalam dunia yang disebut "desa global" (global village), sebuah dunia yang tak lebih besar dari layar kaca. Realitas virtual inilah, yang akan memberikan jaminan yang lebih dari sekadar realitas kosong (vacum reality), sehingga kebenaran dan kesalahan ditentukan oleh banyaknya kesenangan dan ketidaksenangan yang diakibatkannya.

"Pernasalahan yang masih menjadi beban kita sebagai bangsa yang beragam adalah radikalisme. Radikalisme disebabkan oleh minimnya pemahaman agama. Belajar agama secara dangkal dapat memicu mereka melakukan kekerasan, bahkan atas nama agama," katanya.

Kekayaan Provinsi Riau berupa keragaman, menurut Wagubri, pada hakikatnya adalah keberkahan dari Tuhan yang luar biasa. Keberagaman menjadikan kehidupan di Provinsi
Riau menyimpan potensi luar biasa. Potensi keragaman adalah aset yang sangat ternilai harganya pada masa mendatang.

"Jika perbedan dan keberagaman itu tidak didasari dengan rasa saling menghargai dan memiliki, maka bisa menimbulkan terjadinya konflik karena rasa ingin menjadi yang terbaik atau lebih cenderung menonjolkan rasa kesukuan atau kelompok. Oleh karena itu, keragaman harus dikelola dengan bijak. Bila keragaman dapat dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi kekuatan besar. Namun sebaliknya, bila kita salah dalam menjaga keragaman, maka semua justru akan menjadi ancaman dan bahaya. Sebagai masyarakat yang beragam sudah seharusnya kita tidak asing untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, di dalam keberagaman yang harus disikapi dengan penuh toleransi satu sama lain. Untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, para pendiri bangsa telah merumuskan suatu bentuk ideologi yang dapat dijadikan pedoman bangsa Indonesia, ideologi tersebut adalah Pancasila," paparnya.

Kemudian dalam rangka penyelenggaraan pembauran kebangsaan, sebut Wagubri, perlu sinergi antara pemerintah akademisi, dan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam hal ini telah diatur oleh Permendagri nomor 34 Tahun 2006, bahwa Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di provinsi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, di fasilitasi dan dibina oleh pemerintah Provinsi. Permendagri ini juga mengatur tugas dan kewajiban Gubernur yang didelagasikan kepada Wakil Gubernur dalsm rangka fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan.

"Melalui permendagri nomor 34 Tahun 2006, pemerintah mengamanatkan Pembentukan Forum Pembuan Kebangsaan (FPK) yang dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pembentukan IPK dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah serta memiliki hubungan yang bersifat konsultatif Pemerintah menyadari bahwa bangsa Indonesia yang multikultural dan terdiri atas berbagai suma dan etnis, dengan berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan agama, sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara. Pembauran Kebangsaan merupakan proses penting yang dapat meningkatkan kesadaran dan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pemantapan kelangsungan kehidupann berbangsa dan bernegara," papar Wagubri lagi.(si)




Editor : Desi Hurianti
Kategori : Nusantara
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi.katariau@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Selasa 01 Desember 2020
Dibuka Gubernur, Kapolda Jadi Pembicara Seminar FPK Riau

Sabtu 28 November 2020
Kapolda Riau Terima Penghargaan Dari Menteri LHK RI

Selasa 13 Oktober 2020
Ini Cara LPPMS Lahirkan Bibit Potensial di Bbidang Kecantikan

Jumat 09 Oktober 2020
Tidak Ada Titik Temu Buruh dan Pengusaha Industri, Nasib Buruh Terus Terpinggirkan

Jumat 09 Oktober 2020
Donasi Noah Untuk Crew Band Indonesia

Jumat 09 Oktober 2020
Ratu Meta Kenalkan Goyang Hanpon

Jumat 09 Oktober 2020
Provinsi Sulawesi Utara Perlu Waspada Dengan Potensi Megathrust

Jumat 09 Oktober 2020
Apresiasi Doni Monardo Pada Upaya Pengendalian COVID-19 di Sulawe

Selasa 06 Oktober 2020
Pemain Sinetron Cinta Tapi Benci Gelar Meet And Greet Dengan Fans di Surabaya

Sabtu 03 Oktober 2020
Pop Academi Indosiar Siapkan Talent Industri Musik Tanah Air

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by PT. KATA RIAU MEDIA
Scroll to top