Selasa, 19 Januari 2021

Breaking News

  • Rumah Zakat Raih Penghargaan Lembaga Filantropi Terinovatif Versi Anugerah Syariah Republika 2020   ●   
  • Hadir di Taluk Kuantan, Rotte Gelar Program Diskon dan Bakti Sosial   ●   
  • Diikuti 200 Peserta, Dalam Seminar FPK, Danrem 031 Wirabima Serukan Jaga Persatuan di Tengah Kebhine   ●   
  • Diikuti 200 Perserta, Seminar FPK Dibuka Wagubri   ●   
  • Dibuka Gubernur, Kapolda Jadi Pembicara Seminar FPK Riau   ●   
Tidak Ada Titik Temu Buruh dan Pengusaha Industri, Nasib Buruh Terus Terpinggirkan
Jumat 09 Oktober 2020, 06:30 WIB
Neta Spane / Ft: Istimewa

KataRiau.com, Jakarta-Dalam mengeluarkan kebijakan soal buruh, ujar Neta S Pane,
Ketua Presidium Ind Police Watch mengatakan, Kapolri harusnya mau memahami bahwa persoalan buruh adalah persoalan laten dan tidak pernah berhenti sejak Indonesia merdeka.

Persoalan ini dipicu akibat tidak adanya titik temu antara buruh dan pengusaha industri, sehingga nasib buruh terus terpinggirkan.

Sebab itu Ind Police Watch (IPW) dalam rilisnya berharap, dalam menyikapi konflik buruh dan pengusaha ini seharusnya Polri tetap mengedepankan asas promoternya dan menghargai hak hak buruh yg tertuang dalam UU, seperti hak unjuk rasa maupun mogok kerja.

"Artinya, jika melihat Kapolri mengeluarkan surat telegram (TR) bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, yang memerintahkan seluruh jajarannya di 25 Provinsi dan 300 Kabupaten/Kota, agar melarang aksi unjuk rasa, TR ini tentu sudah sangat berlebihan, tidak independen, dan tidak promoter" ujar Neta Spnae.

Dipahami, pelarangan itu bertujuan untuk pencegahan penularan Covid-19 serta pertimbangan keselamatan semata. Selain itu surat telegram tersebut dikeluarkan untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Hanya saja pelarangan mutlak dalam TR itu terkesan mengedepankan arogansi dan menyepelekan UU. Sebab penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Disinilah kapolri perlu bersikap bijak, dgn cara mengingatkan para buruh bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto, sehingga dlm melakukan aksinya para buruh perlu menahan diri.

Jika tidak dikhawatirkan, penyebaran Covid-19 rawan munculnya klaster baru dari kegiatan yang melibatkan kerumunan massa. Sehingga hal ini patut menjadi pertimbangan para buruh. Dan ini menjadi pertimbangan Polri juga untuk tidak memberi izin terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan kerumunan.

Namun Polri juga harus mau memahami persoalan buruh. Bahwa alasan buruh melakukan demo dan mogok adalah untuk menolak RUU Ciptaker karena  tercantum beleid bahwa hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan dihilangkan. Selain itu, cuti besar dan hak cuti panjang juga dilenyapkan sebagai hak karyawan. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Otomatis peraturan baru di Omnibus Law tersebut tentang cuti haid dan hamil hilang, karena dibuat untuk tidak bisa dilaksanakan.

"Jelas aturan ini bertentangan dengan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya. Apakah polri dan kapolri peduli?," cetus Neta S Pane. (Ismail/Dudung)




Editor :
Kategori : Hukrim
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi.katariau@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Selasa 01 Desember 2020
Dibuka Gubernur, Kapolda Jadi Pembicara Seminar FPK Riau

Sabtu 28 November 2020
Kapolda Riau Terima Penghargaan Dari Menteri LHK RI

Selasa 13 Oktober 2020
Ini Cara LPPMS Lahirkan Bibit Potensial di Bbidang Kecantikan

Jumat 09 Oktober 2020
Tidak Ada Titik Temu Buruh dan Pengusaha Industri, Nasib Buruh Terus Terpinggirkan

Jumat 09 Oktober 2020
Donasi Noah Untuk Crew Band Indonesia

Jumat 09 Oktober 2020
Ratu Meta Kenalkan Goyang Hanpon

Jumat 09 Oktober 2020
Provinsi Sulawesi Utara Perlu Waspada Dengan Potensi Megathrust

Jumat 09 Oktober 2020
Apresiasi Doni Monardo Pada Upaya Pengendalian COVID-19 di Sulawe

Selasa 06 Oktober 2020
Pemain Sinetron Cinta Tapi Benci Gelar Meet And Greet Dengan Fans di Surabaya

Sabtu 03 Oktober 2020
Pop Academi Indosiar Siapkan Talent Industri Musik Tanah Air

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by PT. KATA RIAU MEDIA
Scroll to top