Rabu, 23 September 2020

Breaking News

  • Kapolda Riau Turun Tangan Periksa Penanganan Pasien Covid-19   ●   
  • Kapolda Riau Kerahkan Satgas Pemburu Teking Covid-19 Operasi Yustisi   ●   
  • Diisukan Positif Covid-19, Calon Bupati 50 Kota Muhammad Rahmad Ternyata Negatif   ●   
  • Diresmikan Gubri, Jembatan Takuana Perkuat Pelestarian Tahura Minas   ●   
  • Webinar Mahasiswa KKN UMRI, Syafri Kupas Budidaya Tanaman Hias   ●   
Pelarian Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis Muhammad berakhir sudah
Senin 10 Agustus 2020, 10:56 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis Muhammad

PEKANBARU - Sejak awal Maret 2020 ybs tlh ditetapkan oleh Polda Riau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).


Tersangka dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tsb lari dan bersembunyi, berpindah-pindah tempat dari Pekanbaru pindah ke Jakarta. Setelah terendus ada di Jakarta, pindah ke Bandung, jogyakarta, berganti tempat dari hotel ke hotel, hingga akhirnya ke kota Jambi dan Kab Muaro Jambi, Jambi.


Pada awal pelarian yg bersangkutan masih menjabat sebagai Plt Bupati, setelah Bupati Amril Mukminin ditahan oleh KPK.

Sejak Februari 2020, Muhammad mengendalikan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dari tempat persembunyiannya, hingga keluar keputusan Gubernur Riau berupa SK Pengangkatan Sekda Bengkalis Sdr BUSTAMI HY selaku Pelaksana Harian (Plh) pada 11 Maret 2020.

"Buronan (Muhammad) kita tahan sejak Jumat lalu di Mapolda Riau," kata Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, SIK, SH, MSi, melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi, Minggu (9//8/2020).

Sebelumnya Penyidik telah melakukan pemanggilan pertama sebagai tersangka pada 3 februari 2020, namun Muhammad tidak hadir. Pd panggilan kedua juga tidak hadir tanpa alasan yg sah. Pd saat itu tersangka mengajukan penundaan  pemeriksaan dengan alasan akan melaksanakan pernikahan putri kandungnya & bermohon untuk diperiksa pd tanggal 25 Februari 2020.


Namun, kata Kombes Andri, jadwal penundaan yg ditentukan tsb, tersangka juga tidak pernah hadir. Saat itu penyidik langsung  cek keberadaan tsk di kantor Bupati Bengkalis, rumah dinas, rumah pribadi maupun lokasi2 yg diduga menjadi tpt persinggahannya namun tersangka Muhammad tidak ditemukan dan telah melarikan diri.


Mangkir dari dua kali panggilan penyidik, Muhammad justru tiba-tiba mengajukan Praperadilan ke PN Pekanbaru terhadap penetapan status tersangka yang didaftarkan Rabu, 26 Februari 2020, Nomor Register Perkara 4/Pid.Pra/2020/PN Pbr.


Namun upaya praperadilan tsb kandas dan pengadilan menolak seluruh isi gugatan praperadilannya. Dalam putusannya di PN Pekanbaru, Selasa, 24 Maret 2020 silam, Hakim tunggal Yudisilen mengatakan, Ditreskrimsus Polda Riau dalam menetapkan Muhammad sebagai tersangka sudah sesuai prosedur dan perlu dibuktikan di persidangan.

Polda Riau kemudian menetapkan Muhammad dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), awal Maret 2020, usai mangkir dari dua kali panggilan.


Dasar penetepan DPO, kata Andri, Muhammad tidak kooperatif selama proses penyidikan. Plt Bupati Bengkalis ini langsung menghilang usai ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Riau.


Dengan ditolaknya praperadilan Muhammad, hakim memerintahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk melanjutkan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada 2013 silam.

"Sebelum penahanan, kita lakukan pemeriksaan rapid test utk memastikan yg bersangkutan tidak dalam status reaktif Covid-19," kata Andri.

Polda Riau menerapkan protokol kesehatan terhadap seluruh tahanan yg baru masuk, maupun sedang menjalani masa penahanan. Tahanan baru wajib mengikuti rapid test sebelum masuk dan akan dilakukan swap selama dalam penahanan.


Penahanan terhadap tersangka Muhamad ST. Ini menjadi jawaban atas komitmen Polda Riau dalam memberantas Korupsi.

“Pemberantasan korupsi itu harus dicabut seakar-akarnya, sehingga tidak muncul kembali dimasa yang akan datang” pernyataan Kapolda beberapa waktu yang lalu dalam sebuah diskusi.

Polda Riau mendeteksi adanya pola unik korupsi di Riau berupa keterlibatan swasta, bukan penyelenggara negara atau PNS, sebagai pengendali korupsi. Perlu pendekatan khusus dalam menghadapi kejahatan yg menyedot darah rakyat itu, salah satunya dengan ketegasan. (rilis)




Editor : Redaksi
Kategori : Hukrim
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi.katariau@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Kamis 13 Agustus 2020
Chevron dan Unilak Berdayakan Masyarakat Ubah Sampah Jadi Rupiah

Selasa 11 Agustus 2020
FPK Laporkan Kegiatan Kepada Wakil Gubernur Riau

Senin 10 Agustus 2020
Pelarian Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis Muhammad berakhir sudah

Senin 10 Agustus 2020
Harga Emas Masih Terus Cetak Rekor, Pertimbangkan Ini Sebelum Beli

Sabtu 08 Agustus 2020
Gubri Apresiasi Program BPN untuk Riau, 16.372 Sertifikat Diserahkan

Senin 03 Agustus 2020
Sandiaga Uno dan Jaya Setiabudi Kupas UMKM di Webinar IKA FPUA Riau-Kepri

Senin 03 Agustus 2020
Wanti-wanti WHO soal Durasi Panjang Pandemi Corona

Selasa 28 Juli 2020
Panglima TNI Anugerahi Kapolri Tiga Bintang Utama Darat, Udara dan Laut

Senin 27 Juli 2020
Peduli Pegiat Budaya, AHM Salurkan Bantuan Hadapi Pandemi

Selasa 21 Juli 2020
Kadis Perindagkop UKM Riau Dukung Webinar UMKM IKA-FPUA Riau Kepri

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by PT. KATA RIAU MEDIA
Scroll to top