PEKANBARU - Berbagai kalangan dan Ormas menolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP), karena dinilai cacat hukum. Salah satunya datang dari Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) Riau. Pernyataan sikap disampaikan langsung Ketua GMMK Riau, Yana Mulyana S Pd I dan Bagian Hukum GMMK Riau, ​Bambang H Rumnan SH MH, Jumat (19/6/2020) di Pekanbaru. "Kami telah tela’ah bersama, dan banyak pihak pula yang telah membedah dan mendiskusikannya dengan berbagai elemen yang berkepentingan terhadap Republik tercinta ini, maka kami menyampaikan beberapa sikap," katanya. Pertama tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar Negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000; Secara yuridis formal berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan, namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok Negara (staats fundamental norm) sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Status fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas Negara. Berdasarkan Pasal 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara; Hari ini ada sekelompok orang yang ingin coba bermain-main untuk mendegradasi Pancasila dengan menjadikannya sebagai Peraturan Perundang-Undangan dan telah pula mengajukan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP). Tidak masuk akal, prilaku kurang kerjaan ini; Bagaimana mungkin Rakyat Indonesia bisa menerima Pancasila yang kedudukannya paling tinggi, untuk kemudian di turunkan derajatnya oleh sekelompok orang di Senayan sana. Maka kami menduga, perbuatan ini melanggar Konstitusi dan Undang-Undang, berupa penghinaan terhadap Pancasila. Peristiwa akal-akalan ini harus di usut tuntas oleh aparatur yang berwenang dan harus diadili atas nama hukum; "Mohon jangan menguji nyali Rakyat, untuk itu kami Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) meminta Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP), harus secepatnya di cabut, Pancasila sudah final," terangnya. Kemudian, lanjutnya, kami menduga pengajuan RUU-HIP oleh sekelompok orang, adalah sebuah pengkhianatan terhadap Negara. "Dengan demikian, kami meminta kepada aparatur Negara yang berwenang terhadap hal itu, agar mengusut tuntas perilaku siapapun mereka yang terlibat dalam pengajuan RUU-HIP ini," ungkapnya.*