Kamis, 13 Agustus 2020

Breaking News

  • Bawaslu Riau Temukan 51.520 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Masuk Dalam Daftar Pemilih.   ●   
  • Chevron dan Unilak Berdayakan Masyarakat Ubah Sampah Jadi Rupiah   ●   
  • CPI dan Unilak Berdayakan Masyarakat Ubah Sampah Jadi Rupiah   ●   
  • Bambang Ajak Mahasiswa UMRI Ikuti Protokol Covid 19   ●   
  • Bambang Ajak Mahasiswa UMRI Ikuti Protokol Covid 19   ●   
GMMK Riau Tolak RUU HIP
Jumat 19 Juni 2020, 11:26 WIB

PEKANBARU - Berbagai kalangan dan Ormas menolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP), karena dinilai cacat hukum. Salah satunya datang dari Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) Riau. Pernyataan sikap disampaikan langsung Ketua GMMK Riau, Yana Mulyana S Pd I dan Bagian Hukum GMMK Riau, ​Bambang H Rumnan SH MH, Jumat (19/6/2020) di Pekanbaru. "Kami telah tela’ah bersama, dan banyak pihak pula yang telah membedah dan mendiskusikannya dengan berbagai elemen yang berkepentingan terhadap Republik tercinta ini, maka kami menyampaikan beberapa sikap," katanya. Pertama tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar Negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000; Secara yuridis formal berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan, namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok Negara (staats fundamental norm) sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Status fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas Negara. Berdasarkan Pasal 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara; Hari ini ada sekelompok orang yang ingin coba bermain-main untuk mendegradasi Pancasila dengan menjadikannya sebagai Peraturan Perundang-Undangan dan telah pula mengajukan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP). Tidak masuk akal, prilaku kurang kerjaan ini; Bagaimana mungkin Rakyat Indonesia bisa menerima Pancasila yang kedudukannya paling tinggi, untuk kemudian di turunkan derajatnya oleh sekelompok orang di Senayan sana. Maka kami menduga, perbuatan ini melanggar Konstitusi dan Undang-Undang, berupa penghinaan terhadap Pancasila. Peristiwa akal-akalan ini harus di usut tuntas oleh aparatur yang berwenang dan harus diadili atas nama hukum; "Mohon jangan menguji nyali Rakyat, untuk itu kami Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) meminta Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP), harus secepatnya di cabut, Pancasila sudah final," terangnya. Kemudian, lanjutnya, kami menduga pengajuan RUU-HIP oleh sekelompok orang, adalah sebuah pengkhianatan terhadap Negara. "Dengan demikian, kami meminta kepada aparatur Negara yang berwenang terhadap hal itu, agar mengusut tuntas perilaku siapapun mereka yang terlibat dalam pengajuan RUU-HIP ini," ungkapnya.*



Editor :
Kategori : Pekanbaru
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi.katariau@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Kamis 13 Agustus 2020
Chevron dan Unilak Berdayakan Masyarakat Ubah Sampah Jadi Rupiah

Selasa 11 Agustus 2020
FPK Laporkan Kegiatan Kepada Wakil Gubernur Riau

Senin 10 Agustus 2020
Pelarian Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis Muhammad berakhir sudah

Senin 10 Agustus 2020
Harga Emas Masih Terus Cetak Rekor, Pertimbangkan Ini Sebelum Beli

Sabtu 08 Agustus 2020
Gubri Apresiasi Program BPN untuk Riau, 16.372 Sertifikat Diserahkan

Senin 03 Agustus 2020
Sandiaga Uno dan Jaya Setiabudi Kupas UMKM di Webinar IKA FPUA Riau-Kepri

Senin 03 Agustus 2020
Wanti-wanti WHO soal Durasi Panjang Pandemi Corona

Selasa 28 Juli 2020
Panglima TNI Anugerahi Kapolri Tiga Bintang Utama Darat, Udara dan Laut

Senin 27 Juli 2020
Peduli Pegiat Budaya, AHM Salurkan Bantuan Hadapi Pandemi

Selasa 21 Juli 2020
Kadis Perindagkop UKM Riau Dukung Webinar UMKM IKA-FPUA Riau Kepri

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by PT. KATA RIAU MEDIA
Scroll to top