Senin, 8 Maret 2021

Breaking News

  • Indroyanto Seno Adji: Kerumunan di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana   ●   
  • Ditkrimsus Polda Riau dan BI Lakukan Pelatihan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah   ●   
  • Polda Riau Gandeng PT RAPP Latih Personil Atasi Karhutla   ●   
  • Milad ke-4, DCC Buka Cabang kedua di Harapan Raya   ●   
  • Persiapan Kopdar DCC-CCD, Panitia Audensi dengan Kadisperindagkop UKM Riau   ●   
Kemandirian Bangsa Diperlukan Penguasaan Iptek Secara Terstruktur
Jumat 26 Juli 2019, 08:53 WIB

KataRiau.com,Jakarta- Direktur Sistem Inovasi Kemenristekdikti, Ophirtus Sumule menekankan, pembangunan daya saing untuk mencapai kemandirian bangsa diperlukan berbagai upaya penguasaan iptek secara terstruktur, sehingga dibutuhkan jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri yang harmonis dengan fokus untuk peningkatan nilai tambah produk. 
Hal tersebut terpapar dalam diskusi dengan berbagai stakeholder yang digelar Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti dengan tema Kebijakan Pendanaan Inovasi Nasional. Diskusi melibatkan berbagai pihak seperti perwakilan dari Pusat Penerimaan dan Anggaran Belanja Negara (BKF Kemenkeu), perwakilan dari Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Bappenas, perwakilan Presiden University, perwakilan dari Direktorat Sistem Inovasi, Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Direktorat Inovasi Industri dan berbagai stakeholder lainnya, dilangsungkan di Four Point Hotel , pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2019.

Menurut Direktur Sistem Inovasi Kemenristekdikti, Ophirtus Sumule, pembangunan daya saing untuk mencapai kemandirian bangsa diperlukan berbagai upaya penguasaan iptek secara terstruktur, sehingga dibutuhkan jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri yang harmonis dengan fokus untuk peningkatan nilai tambah produk. 

“Hal ini telah disadari oleh semua pihak, namun pada pelaksanaannya, masih diperlukan terobosan baru guna menumbuhkan bisnis pemula. Hal tersebut dikarenakan situasi bisnis saat ini belum memungkinkan untuk melakukan link and match dengan industri secara optimal, baik karena industrinya belum ada maupun karena principal industry tersebut berada di luar negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Pengembangan Sistem dan Jaringan Inovasi Kemenristekdikti, Dr Wihatmoko Waskitoaji, bahwa inovasi dalam artian menjadikan produk tersebut ada di pasar merupakan hal yang tidak mudah, karena ketika sebuah produk telah selesai pada tahap riset diperlukan investasi yang tidak sedikit ketika mengupayakan invensi tersebut menjadi sebuah inovasi.

“Hal itu berkaitan dengan kebutuhan biaya yang timbul untuk pilot dan commercial, serta tahapan commercial support dan competitive commercial bisa menjadi sangat besar,” katanya. 

Menyadari kondisi tersebut Kepala Seksi Kebijakan Inovasi, Eko Kurniawan, S.E, M.Sc menambahkan pendanaan inovasi perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk mendukung pengembangan dan penciptaan nilai tambah, baik melalui aspek ekonomi, maupun sosio-kultural. Pada tahun 2019, lanjut Eko alokasi dana abadi untuk riset sebesar Rp 1 Trilyun, sehingga seyogianya pendanaan untuk mendorong hasil riset menjadi inovasi yang masuk ke industri dapat di alokasikan dana yang lebih besar .

Strateginya, menurut Ophirtus Sumule, Pengalokasian dana abadi untuk inovasi dapat dikelola dengan mengacu misalnya dengan pola kerangka penggunaan dana untuk pengembangan SDM, yakni LPDP dengan menggunakan lembaga independen. Diharapkan dengan menggunakan lembaga independen sebagai pengelola dana abadi untuk inovasi, maka penggunaan dana abadi lebih terarah dan tidak terpaku pada sistem penganggaran negara yang bersifat rigid. Dampak yang diharapkan adalah munculnya produk-produk invensi Perguruan Tinggi (PT) menjadi inovasi atau semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas produk nasional yang siap bersaing di tataran global.

Pendanaan dana abadi inovasi selain bersumber dari pemerinta juga dapat berasal dari pihak swasta, oleh karena itu Forum Group Discussion (FGD) ini dilakukan untuk menyatukan persepsi tentang sebuah sistem yang yang dapat menghimpun seluruh sumber pembiayaan, baik yang berasal dari bisnis (venture capitalist), dan masyarakat (angel investor dan crowd funding). Sumber pembiayaan tersebut dapat bergabung dalam skema pembiayaan dana abadi jika memungkinkan. FGD ini juga dilakukan untuk merumuskan sebuah format alternative kerjasama dan pembiayaan, guna mengakomodir “value” dari aktor pembiayaan swasta dan melahirkan kebijakan win-win solutions, dan sebagai masukan pada pemerintah

Hasil dari FGD ini akan dibahas lebih lanjut untuk diharmonisasikan dengan berbagai kebijakan terkait penguatan inovasi nasional. (Heri)



Editor : dudung
Kategori : Nusantara
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi.katariau@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Selasa 01 Desember 2020
Dibuka Gubernur, Kapolda Jadi Pembicara Seminar FPK Riau

Sabtu 28 November 2020
Kapolda Riau Terima Penghargaan Dari Menteri LHK RI

Selasa 13 Oktober 2020
Ini Cara LPPMS Lahirkan Bibit Potensial di Bbidang Kecantikan

Jumat 09 Oktober 2020
Tidak Ada Titik Temu Buruh dan Pengusaha Industri, Nasib Buruh Terus Terpinggirkan

Jumat 09 Oktober 2020
Donasi Noah Untuk Crew Band Indonesia

Jumat 09 Oktober 2020
Ratu Meta Kenalkan Goyang Hanpon

Jumat 09 Oktober 2020
Provinsi Sulawesi Utara Perlu Waspada Dengan Potensi Megathrust

Jumat 09 Oktober 2020
Apresiasi Doni Monardo Pada Upaya Pengendalian COVID-19 di Sulawe

Selasa 06 Oktober 2020
Pemain Sinetron Cinta Tapi Benci Gelar Meet And Greet Dengan Fans di Surabaya

Sabtu 03 Oktober 2020
Pop Academi Indosiar Siapkan Talent Industri Musik Tanah Air

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by PT. KATA RIAU MEDIA
Scroll to top