Senin, 10 Mei 2021

Breaking News

  • Indroyanto Seno Adji: Kerumunan di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana   ●   
  • Ditkrimsus Polda Riau dan BI Lakukan Pelatihan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah   ●   
  • Polda Riau Gandeng PT RAPP Latih Personil Atasi Karhutla   ●   
  • Milad ke-4, DCC Buka Cabang kedua di Harapan Raya   ●   
  • Persiapan Kopdar DCC-CCD, Panitia Audensi dengan Kadisperindagkop UKM Riau   ●   
Pasca-putusan MA, KPU Minta Parpol Tarik Bacaleg Eks Koruptor
Sabtu 15 September 2018, 07:13 WIB

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan eks napi korupsi bisa nyaleg di Pemilu 2019 meski tak otomatis berlaku. KPU mengatakan akan berkomunikasi dengan pimpinan parpol.

"Salah satu yang kita lakukan itu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

KPU akan meminta parpol-parpol menarik bacaleg eks koruptor. Sebab, menurut KPU, parpol berhak menarik bacalegnya yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

"Katakanlah, misalnya, MA mengabulkan uji materi PKPU itu, tapi kita minta partai-partai politik komitmen untuk menarik caleg-calegnya yang tidak memenuhi syarat oleh KPU," kata Pramono.

"Secara legal diperbolehkan oleh MA, tapi secara etis partai-partai di internal mereka berhak mengatur caleg mantan koruptor tidak didaftarkan," sambungnya.

Menurutnya, beberapa partai telah mengkonfirmasi akan menarik bacalegnya yang bermasalah. Pramono mengatakan ini merupakan hal yang positif.

"Beberapa partai bahkan sampai malam ini bilang, 'Kita akan tarik, Mas (caleg tidak memenuhi syarat).' Itu bagian dari komitmen yang positif," ujar Pramono.

KPU juga akan mengambil langkah persuasif terhadap parpol yang tidak menarik eks napi korupsinya. Menurutnya, saat ini merupakan waktu bagi parpol untuk mendorong bacaleg yang berkualitas.

"Nanti kita persuasilah bahwa ini adalah momentum bagi parpol untuk memperbaiki proses pencalonan, untuk menawarkan calon-calon yang berkualitas, kira-kira begitu," tuturnya.

MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selidik punya selidik, putusan MA itu tak berlaku otomatis.

Hal itu didasari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (14/9). Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan:

Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.(dtc)



Editor :
Kategori : Politik
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi.katariau@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Selasa 01 Desember 2020
Dibuka Gubernur, Kapolda Jadi Pembicara Seminar FPK Riau

Sabtu 28 November 2020
Kapolda Riau Terima Penghargaan Dari Menteri LHK RI

Selasa 13 Oktober 2020
Ini Cara LPPMS Lahirkan Bibit Potensial di Bbidang Kecantikan

Jumat 09 Oktober 2020
Tidak Ada Titik Temu Buruh dan Pengusaha Industri, Nasib Buruh Terus Terpinggirkan

Jumat 09 Oktober 2020
Donasi Noah Untuk Crew Band Indonesia

Jumat 09 Oktober 2020
Ratu Meta Kenalkan Goyang Hanpon

Jumat 09 Oktober 2020
Provinsi Sulawesi Utara Perlu Waspada Dengan Potensi Megathrust

Jumat 09 Oktober 2020
Apresiasi Doni Monardo Pada Upaya Pengendalian COVID-19 di Sulawe

Selasa 06 Oktober 2020
Pemain Sinetron Cinta Tapi Benci Gelar Meet And Greet Dengan Fans di Surabaya

Sabtu 03 Oktober 2020
Pop Academi Indosiar Siapkan Talent Industri Musik Tanah Air

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by PT. KATA RIAU MEDIA
Scroll to top