TEMBILAHAN - Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil yang berjumlah 45 orang telah menyelesaikan masa reses II 2018 ke daerah pemilihan masing-masing. Dari kunjungan itu, banyak hal yang telah ditemukan.

Salah satu yang menjadi catatan penting adalah, masih banyaknya ditemukan program Pemkab Inhil di tahun lalu tidak berjalan dengan maksimal.

"Masih banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pada tahun 2017 belum maksimal, dan belum mengakomodir apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebutuhan infrastruktur maupun dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat," ujar Juru Bicara DPRD Inhil, Yuliantini saat rapat paripurna ke 5 masa persidangan II tahun sidang 2018, Senin (3/9/2018).

Selain itu, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam itu, dijelaskan Yuliantini masih banyak kebun kelapa rakyat yang kondisinya rusak akibat interusi air laut, karena upaya untuk membangun Tanggul, normalisasi serta Trio Tata Air dalam rangka penyelamatan kebun kelapa rakyat, belum maksimal.

"Kami memandang perlunya program perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian, sarana produksi pertanian, perikanan dan perkebunan guna menunjang produktifitas masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat," lanjutnya.

Tidak hanya itu, dikatakan Yuliantini, masyarakat juga masih sangat membutuhkan sarana air bersih, seperti pengadaan Penampungan Air Hujan (PAH) dan pembangunan sumur bor.

"Seyogianya apa yang diusulkan masyarakat, baik melalui musrembang atau hasil dari pelaksanaan Reses yang dilakukan oleh anggota Dewan, selalu menjadi acuan oleh OPD untuk dijadikan skala prioritas dan dituangkan kedalam program masing-masing OPD," tukas Yuliantini. (grc)