Selasa, 30 November 2021

Breaking News

  • Hadirkan 7 Narasumber, Forum Pembauran Kebangsaan Riau Gelar Rakor Penguatan Organisasi   ●   
  • Dipimpin Kombes Retno Dwiyanti, Polda Riau Kirimkan 9 Delegasi Polwan pada Gelaran The 58th IAWP 2021   ●   
  • Sosialisasi Pembauran dan Kewirausahaan ke Sekolah, Siswa SMA Santa Maria dan SMA 1 Pekanbaru Antusias Sambut Tim FPK Riau   ●   
  • Jaga Generasi Penerus Bangsa, Kapolri Beri Dukungan Psikososial ke Anak Terdampak Covid-19   ●   
  • Sejumlah Nama Putra Tempatan Riau Mencuat Jelang Musorprov Koni Riau   ●   
Kadis PUPRPKP Meranti Tersangka Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat
Jumat 15 Desember 2017, 06:49 WIB

SELATPANJANG - Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebingtinggi Timur, akhirnya memasuki babak final.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti sudah menetapkan 4 (empat) tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pelabuhan tersebut, Kamis (14/12/2017).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Meranti, Suwarjana, SH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepulauan Meranti, Roy Modino, SH ketika dikonfirmasi sejumlah awak media mengatakan, bahwa keempat tersangka tersebut masing-masing bernisial Har, Fah, Bas dan Yud.

Untuk diketahui Har adalah Kepala Dinas dan Fah adalah Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan Bas dan Yud merupakan kontraktor pemenang tender dermaga tersebut.

"Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Har selaku PA (pengguna anggaran), Fah selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) dan Bas selaku sub Kontraktor serta Yud selaku pemenang tender," tutur Roy Modino.

Menurutnya, tiga dari empat tersangka yakni Fah, Bas dan Yud, setelah dilakukan pemeriksaan di ruang Pidsus akan langsung dititipkan atau ditahan di Cabang Rutan Bengkalis di Selatpanjang Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Selatpanjang Kota selama 20 hari kedepan.

Sementara, tersangka bernisial Har selaku PA yang saat ini menjabat sebagai Kepala DPUPRPK Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis 14 Desember 2017.

"Tersangka Har tidak memenuhi panggilan kita, dia berkilah sedang berada diluar kota, namun kita akan tetap memprosesnya. Jika mangkir lagi akan kita keluarkan surat pencekalan dan DPO," kata Roy.

Tersangka Bas dan Yud keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17:00 WIB tanpa kuasa hukum. Sebelum menuju Rutan, mereka diarahkan ke RSUD untuk diperiksa kesehatannya.

Sementara Fah masih diperiksa, karena berkasnya masih kurang lengkap, dia ditemani kuasa hukumnya.

Roy juga menjelaskan penahanan terhadap ke empat tersangka itu berdasarkan surat penyidikan kepala Kejaksaan Negeri Meranti nomor print-01/N.4.14/fd.1/09/2017 tanggal 20 september.

Lebih lanjut dijelaskan Kasi Pidsus, penyelidikan dugaan kasus korupsi pembangunan dermaga tersebut menggunakan anggaran tahun 2015 senilai Rp3,5 miliar dengan total kerugian sebesar Rp850 juta.

"Penyelidikan kasus korupsi ini berdasarkan laporan masyarakat dilanjutkan dengan proses penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti. Kerugian negara yang kita taksir mencapai Rp850 juta, angka itu kemungkinan bertambah hingga Rp 1 miliar lebih karena ada item yang luput dari penyidikan dan belum sempat dilakukan," kata Roy lagi.

Sebelumnya, Roy menilai ada kerugian negara terhadap proyek pembangunan Pelabuhan Sungai Tohor Barat yang menggunakan dana APBD tersebut.

"Tentu ada kerugian negara di situ, soalnya pelabuhan itu tidak selesai dan tidak bisa digunakan. Sedangkan realisasi hanya 89 persen," ujar Roy.

Roy juga mengungkapkan, selain tidak siap, pelabuhan tersebut juga dinilai tidak sesuai bestek.

"Dari pemeriksaan di lapangan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menemukan beberapa titik yang tidak sesuai bestek," ujar Roy.

Untuk diketahui, pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti itu dibangun secara dua tahap. Pada tahun 2014 dibangun dengan biaya Rp 500.000.000,00 dan pada tahun 2015 kembali dilanjutkan dengan biaya Rp3.500.000.000,00 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber dari dana DAK.

Pembangunan jembatan ini disinyalir terbengkalai karena habisnya biaya untuk kelanjutan pembangunan. (hrc)



Editor :
Kategori : Meranti
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi.katariau@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Senin 29 November 2021
Hadirkan 7 Narasumber, Forum Pembauran Kebangsaan Riau Gelar Rakor Penguatan Organisasi

Kamis 26 Agustus 2021
Begini Cara Mengatasi Sertifikat Vaksin Tak Muncul di Pedulilindungi.id

Selasa 17 Agustus 2021
Vaksin Kemerdekaan Polda Riau Jangkau Masyarakat Pedalaman Suku Talang Mamak Inhu

Selasa 01 Desember 2020
Dibuka Gubernur, Kapolda Jadi Pembicara Seminar FPK Riau

Sabtu 28 November 2020
Kapolda Riau Terima Penghargaan Dari Menteri LHK RI

Selasa 13 Oktober 2020
Ini Cara LPPMS Lahirkan Bibit Potensial di Bbidang Kecantikan

Jumat 09 Oktober 2020
Tidak Ada Titik Temu Buruh dan Pengusaha Industri, Nasib Buruh Terus Terpinggirkan

Jumat 09 Oktober 2020
Donasi Noah Untuk Crew Band Indonesia

Jumat 09 Oktober 2020
Ratu Meta Kenalkan Goyang Hanpon

Jumat 09 Oktober 2020
Provinsi Sulawesi Utara Perlu Waspada Dengan Potensi Megathrust

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by PT. KATA RIAU MEDIA
Scroll to top