Selasa, 30 November 2021

Breaking News

  • Hadirkan 7 Narasumber, Forum Pembauran Kebangsaan Riau Gelar Rakor Penguatan Organisasi   ●   
  • Dipimpin Kombes Retno Dwiyanti, Polda Riau Kirimkan 9 Delegasi Polwan pada Gelaran The 58th IAWP 2021   ●   
  • Sosialisasi Pembauran dan Kewirausahaan ke Sekolah, Siswa SMA Santa Maria dan SMA 1 Pekanbaru Antusias Sambut Tim FPK Riau   ●   
  • Jaga Generasi Penerus Bangsa, Kapolri Beri Dukungan Psikososial ke Anak Terdampak Covid-19   ●   
  • Sejumlah Nama Putra Tempatan Riau Mencuat Jelang Musorprov Koni Riau   ●   
Pasca Ekseskusi Suparman
Pemberhentian Bupati Rohul Tak Perlu Melalui Paripurna DPRD
Kamis 07 Desember 2017, 06:57 WIB

PASIR PANGARAIAN - Pasca eksekusi yang dilakukan JPU KPK ke lembaga permasyarakatan suka miskin Bandung terhadap terpidana Korupsi Pembahasan APBD Riau 2014 dan APBD 2015, H Suparman, proses pemberhentiannya sebagai Bupati Rohul tidak perlu dilakukan melalui Proses Paripurna di DPRD Rohul.

Dikatakan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri Rabu (6/12/2017) saat dikonfirmasi wartawan melalui telpon selulernya  mengatakan, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah, bahwa pemberhentian kepala daerah  melalui mekanisme Paripurna DPRD hanya dilakukan jika DPRD melakuan impactman atau pemakzulan kepada kepala Daerah, dikarenakan adanya krisis kepercayaaan publik, kemudian kepala darah melakukan tindakan asusila, serta kepala daearah mengundurkan diri, atau meninggal dunia.

Namun, terkait persoalan hukum yang suah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah). mekanisme pemberhentian kepala daerah serta pengangkatan wakil kepala daerah sebagai kepala daerah  dilakukan langsung oleh Mentri Dalam Negeri melalui usulan dari Guberur Riau.

“Dalam kondisi ini, posisi DPRD Rohul hanya bersifat pasif, kita sifatnya  hanya menunggu saja surat pemberhentian dari Mendagri,” ucap Kelmi Amri.

Sebut Kelmi lagi, sesuai Undang-undang, proses pemberhentian Suparman sebaga Bupati Rohul nantinya akan diusulkan Gubernur Riau ke Menteri Dalam Negeri. Kemudian Menteri dalam negeri menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Pemberhentian Bupati sekaligus  pengangkatan Wakil Bupati sebagai Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati.

“Terkait Proses pengangkatan Wakil Bupati (Wabup) menjadi Bupati juga tidak perlu proses paripurna. Sementara untuk Mencari Wakil Bupati,  akan ada proses lebih lanjut sesuai yang sudah diatur dalam Undang-undang" jelas Kelmi.

Sambil menunggu surat pemberhentian resmi dari Mendagri, Kelmi meminta agar roda pemerintah di Kabupaten Rohul tetap berjalan normal. Kemudian semua pihak diminta menghormati dan menghargai keputusan ini dengan cara cara yang baik serta tidak boleh melakukan respon berlebihan dan harus saling menjaga persaaan.



Editor :
Kategori : Rokan Hulu
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi.katariau@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Senin 29 November 2021
Hadirkan 7 Narasumber, Forum Pembauran Kebangsaan Riau Gelar Rakor Penguatan Organisasi

Kamis 26 Agustus 2021
Begini Cara Mengatasi Sertifikat Vaksin Tak Muncul di Pedulilindungi.id

Selasa 17 Agustus 2021
Vaksin Kemerdekaan Polda Riau Jangkau Masyarakat Pedalaman Suku Talang Mamak Inhu

Selasa 01 Desember 2020
Dibuka Gubernur, Kapolda Jadi Pembicara Seminar FPK Riau

Sabtu 28 November 2020
Kapolda Riau Terima Penghargaan Dari Menteri LHK RI

Selasa 13 Oktober 2020
Ini Cara LPPMS Lahirkan Bibit Potensial di Bbidang Kecantikan

Jumat 09 Oktober 2020
Tidak Ada Titik Temu Buruh dan Pengusaha Industri, Nasib Buruh Terus Terpinggirkan

Jumat 09 Oktober 2020
Donasi Noah Untuk Crew Band Indonesia

Jumat 09 Oktober 2020
Ratu Meta Kenalkan Goyang Hanpon

Jumat 09 Oktober 2020
Provinsi Sulawesi Utara Perlu Waspada Dengan Potensi Megathrust

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by PT. KATA RIAU MEDIA
Scroll to top