PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution hadiri Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020.

Dalam Raker itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid dan sebanyak 1.899 undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Riau.

Desa merupakan ujung tombak pembangunan dalam sebuah daerah. Maka dari itu, dikatakan Wagubri, Pemprov Riau memiliki salah satu program yang berkaitan dengan percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 yakni melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.

"Pemerintah Provinsi Riau terus bersinergi dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahterakan masyarakat," sebut Wagubri, Kamis (20/2/2020) siang di Hotel Labersa.

Selain itu, di bumi melayu lancang kuning Riau ini angka pengangguran masih tinggi. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa mengatasi hal tersebut yakni dengan menjalankan dan memanfaatkan dana desa yang telah disalurkan kepada pemerintah daerah dengan baik.

"Sebab, dana ini juga bisa dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran terbuka di negeri melayu ini. Salah satunya bisa memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," jelasnya.
Ditambahkannya, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan manajemen yang baik sehingga tata kelola dana desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel.

"Di samping itu, dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa, kita akan melibatkan masyarakat desa setempat, karena itu sangat diperlukan," pungkasnya.

(adv)