Selasa, 21 September 2021

Breaking News

  • Walikota Pekanbaru Launching Bus Vaksin Keliling   ●   
  • Membanggakan, Inilah Capaian Firdaus-Ayat Satu Dekade Memimpin Kota Pekanbaru   ●   
  • Gandeng UNRI, Polda Riau Dorong Percepatan Herd Immunity Kampus   ●   
  • Desa Binaan Diterpa Bencana Banjir, TLCI #2 Riau Droping Bansos dan Gerakkan Perekonomian Warga   ●   
  • 41 Personel Berprestasi Mendapatkan Penghargaan Kapolda Riau   ●   
Berita | Pemprov. Riau

Rabu 08 Februari 2017
Arysadjuliandi menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau telah disahkan. Semua pos pengeluaran sudah dipatok. "Paling kalau kita mau bantu setelah APBD-Perubahan baru dicarikan solusinya. Karena itu, kita mohon kementerian.





Senin 23 Januari 2017
Gubri menyatakan bahwa sejak awal tahun pihaknya telah berupaya mengantisipasi terjadinya karhutla. Pemerintah telah dan terus melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan karhutla kepada.





Kamis 05 Januari 2017
Andi mengatakan pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi untuk menolak kehadiran mereka, selain melalui pengetatan.





Minggu 25 Desember 2016
Andi juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mengantisipasi terjadinya longsor yang dapat menghambat arus lalu lintas, khususnya di Sumbar dan Kuansing. Sementara dari sisi keamanan, Andi berharap semua elemen bersama-sama.





Minggu 25 Desember 2016
Pada tahun 2016 Kementerian PP dan PA menetapkan penerima penghargaan adalah 12 Kementerian/Lembaga, 17 Pemerintah Provinsi dan 84 Pemerintahan.





Rabu 21 Desember 2016
PENDIDIKAN menjadi faktor penting dalam sebuah pembangunan. Keberadaan SDM yang handal, akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.





Selasa 20 Desember 2016
PEMERINTAH terus menggesa percepatan pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Kehadiran jalan Tol ini diharapkan bisa meningkatkan dan menopang laju pertumbuhan ekonomi di.





Senin 19 Desember 2016
PEMERINTAH Provinsi Riau telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan (E-Government) sejak dua tahun yang lalu. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan transparansi.




Scroll to top