Perlu Tindakan Tegas Aparat, Maraknya Aksi Perambahan di HPH PT Diamond
Jumat, 09/02/2018 - 09:58:47 WIB

PEKANBARU-Pihak PT Diamond Raya Timber (DRT) mengeluhkan maraknya aksi perambahan yang terjadi di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) miliknya. Setelah kayu kayu dibabat, kawasan itu lalu di-"sulap" menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Perambahan kawasan hutan ini luasnya kini diperkirakan mencapai ribuan hektare. Akvitas ini tentu berdampak terhadap kerusakan ekosistem, satwa, lingkungan hidup serta tentu saja mengarah kepada unsur pidana,'' kata Brigjen Pol (Purn) Drs Rahyono WS, Komisaris Utama (Komut) PT DRT kepada wartawan di salah satu hotel berbintang Pekanbaru.

Selaku pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau dulu dikenal dengan istilah Hak Penguasaan Hutan (HPH) satu-satunya yang masih bertahan di Riau, PT DRT tentu sangat keberatan.

Akvititas perambahan dan alih fungsi kawasan itu bermula sejak dibukanya Jalan Sinaboi, yang menghubungkan Desa Mekar Sari yang masuk di dalam kawasan Dumai dengan Desa Darusaalam yang wilayahnya merupakan wilayah administrasi Kabupaten Rohil. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil melabrak aturan dengan membangun Jalan Sinaboi sepanjang 27 kilometer dan lebar 100 meter.

"Saat membuka lahan yang membelah kawasan hutan itu, oknum Pemkab Rohil tidak pernah membicarakan dengan kami selaku pemegang izin. Apalagi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,'' ucapnya.

Pihak PT DRT sendiri, tambah Rahyono, telah melayangkan protes terhadap pihak pihak terkait. Tetapi aksi perambahan kawasan hutan serta alih fungsi lahan tetap berlangsung. Mirisnya, kini di dalam kawasan HPH PT Diamond telah ada desa.

"Dalam tiga sampai empat bulan kedepan, kami akan akan mengupayakan penegakkan hukum bagi beberapa orang yang diduga melakukan pelanggaran perambahan kawasan tersebut," katanya.

Karena, menurut Rahyono, sebagai pemegang izin yang sudah mendapat legalitas dari pemerintah pusat melalui Kemen-LHK, pihaknya mesti menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Apalagi Izin PT Diamond sendiri sudah diperpanjang hingga tahun 2073.

Pelaku Perambahan

Pihak PT DRT mengevaluasi ada beberapa orang yang melakukan perambahan dengan skala besar. Orang-orang inilah yang menurut Rahyono harus dilakukan penindakan hukum karena sudah melakukan pelanggaran pada keberadaan kawasan hutan.

"Dalam evaluasi kami (perusahaan) ada sepuluh orang yang akan kami dorong untuk benar-benar dilakukan penyelidikan untuk mempertanggungjawabkan perambahan yang dilakukan. Itu akan gesa dalam tiga empat bulan kedepan," terangnya.

Beberapa nama yang menjadi sorotan perusahaan DRT yakni, ASH yang kini sudah ditahan di rutan Dumai. Modus ASH adalah dengan menjual Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada masyarakat di perbatasan kawasan HPH PT DRT.

Namun menurut Rahyono dalam proses menjerat ASH butuh proses panjang dimana perusahaan sampai mengajukan kasasi karena di tingkat pengadilan daerah yang bersangkutan dibebaskan.

Kendati kini ASH sudah ditahan di rutan namun pihak perusahaan belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan masih berada di rutan tersebut atau tidak.

Kemudian pelaku perambahan dalam skala besar itu yakni berinisial AL, yang membuka usaha galangan kapal. Ada lagi AK yang telah merambah kawasan hutan lebih kurang 170 haktare lalu membangun kebun kelapa sawit.

Pelaku perambahan lain yakni AC, yang sehari hari mengaku hanya membuka usaha studio foto tetapi merambah kawasan konsesi PT DRT lebih kurang 200 haktare. Pelaku ini kini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) kabur setelah Pengadilan Negeri (PN) Dumai menovisnya. Terakhir, pelaku perambahan hutan dan alih fungsi lahan berisial KS yang merupakan Ketua RT di Senepis, Kota Dumai.

Menurut Rahyono pihaknya akan terus mendorong dan mengupayakan orang-orang yang melakukan perambahan tersebut untuk diproses.

"Itu target kami tiga empat bulan kedepan. Kami akan kejar. Hanya persoalan waktu saja," terangnya.

Terpisah, aktivis lingkungan dari Lembaga IPSPK-RI, Ir. Ganda Mora mendesak Polri dan Kemen-LHK agar mengusut laporan perambahan kawasan HPH PT. DRT tersebut.Terutama dengan adanya akses jalan serta pembangunan perumahan yang yang menggunakan APBD Rohil yang masuk dalam kawasan hutan tersebut.

"Kita menduga kuat ada tindakan korupsi dalam persoalan ini. Karena sampai saat ini belum ada legalitas seperti pinjam pakai dari Kementerian LHK," pungkasnya.(rtc)





comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved