Pemerintah Harus Pertimbangkan Pengangkatan Kembali Arcandra
Jumat, 19/08/2016 - 06:17:57 WIB
Arcandra Tahar
Arcandra Tahar

JAKARTA-Pemerintah berencana akan memulihkan status kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM), Arcandra Tahar yang sebelumnya diketahui memiliki paspor Amerika Serikat.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah untuk mengukur aspek politiknya.

"Pemerintah harus mengukur dari aspek politisnya. Pertama, meski membutuhkan tenaga Arcandra mengingat beliau sangat pandai, namun jangan sampai pengangkatan kembali Arcandra menggerogoti kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah," ujar Hikmahanto, seperti dilansir okezone, Jumat (19/8/2016).

Selain itu, Hikmahanto menyebut jika isu ini akan menjadi pintu masuk bagi sejumlah politisi untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Hal tersebut lantaran pemerintah dianggap melakukan segala daya upaya agar Arcandra tetap menjadi menteri ESDM.

"Pemberhentian kemarin dianggap sebagai taktik untuk kalah lebih dahulu, karena pemerintah tidak ikhlas melepas Arcandra," imbuhnya.

Hikmahanto menambahkan, keinginan pemerintah untuk fokus bekerja akan terganggu karena isu Arcandra tidak kunjung padam. Sementara bagi Arcandra sendiri isu ini juga bisa berujung pada pengorbanan dirinya.

"Oleh karenanya sejumlah konsekuensi harus dipikirkan. Pertama, bukannya tidak mungkin masalah penggunaan paspor Indonesia ketika dia telah menjadi warga AS dipermasalahkan secara pidana. Ini mengingat dalam UU Kewarganegaraan terdapat ketentuan pidana," sambungnya.

Sebab itu, Hikmahanto mengingatkan, di era sekarang persaingan dibidang politik dapat dihabisi oleh lawan politiknya dengan menggunakan instrumen pidana. Terlebih ketika kembali menduduki jabatan menteri dipertanyakan kejujurannya terkait masalah paspor AS yang dimilikinya.

"Arcandra tidak dapat berkelit bahwa ia tidak mengetahui adanya aturan yang menggugurkan kewarganegaraannya, karena dalam hukum terdapat fiksi yang mengatakan bila aturan telah diundangkan maka semua orang dianggap tahu," papar Hikmahanto.

Jika nantinya dipaksakan, Arcandra pun tidak bisa berkonsentrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai menteri tanpa diganggu dengan masalah kewarganegaraan. Bahkan kebijakan dan keputusannya akan dipermasalahkan karena pengangkatan dirinya dianggap cacat.

"Orang sehebat Arcandra tidak seharusnya menjadi korban politik untuk kedua kalinya," tandasnya.(kt5)






comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved