Pemerintah Diminta Perjelas Visi dan Arah Pajak
Senin, 11/01/2016 - 06:33:46 WIB
Ilustrasi<br>
Ilustrasi

JAKARTA-Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) direncanakan akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) pada 11-12 Januari 2016 sebagai sarana evaluasi, koordinasi dan konsolidasi.

Adapun, penerimaan pajak 2015 menjadikan suatu tantangan, di mana adanya 'Korban' Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi mengundurkan diri dari jabatannya, akibat tak sanggup mengejar capai target pajak 2015.

Oleh karenanya, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai dalam Rapim 2016, pajak menjadi isu penting yang menjadi andalan pemerintah.

Diperlukan paradigma baru yang jelas agar reformasi perpajakan yang mencakup kebijakan pajak, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan dapat mendukung capaian target pemerintah pada 2016.

"Tahun ini adalah momentum untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi fiskal yang tidak boleh disia-siakan dan diharapkan meningkatkan partisipasi publik yang semakin besar," ujar Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo seperti dilansir okezone, Minggu (10/1/2016).

"Oleh karena itu, perumusan visi dan misi dalam Rapim, seyogianya menciptakan kepastian bagi masyarakat," tambahnya.

Dirinya menambahkan, dalam Rapim DJP dapat menyentuh dimensi terdalam dan substansial yaitu evaluasi, koordinasi dan konsolidasi internal agar lebih solid, sehingga dalam penyusunan peta jalan kebijakan dan strategi 2016 akan berjalan baik.

Terkait beberapa isu penting transformasi kelembagaan seperti Otoritas Perpajakan, revisi UU perpajakan khususnya UU KUP, UU PPh, pelaksanaan pengampunan pajak,dan pelayanan aktif pemangku kepentingan harus dibahas detail dalam Rapim 2016.

"Kejelasan visi dan arah ini penting bagi peningkatan dan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak," ujarnya.(kt5)





comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved