Pemprov Riau Kelola Eks Venue PON secara Optimal
Jumat, 30/03/2018 - 12:21:21 WIB
Ilustrasi Stadion Utama Riau<br>
Ilustrasi Stadion Utama Riau

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD sudah sepakat untuk pengelolaan eks venue PON dilakukan dengan maksimal.Sehingga dari pengelolaan tersebut juga bisa dimanfaatkan berupa pendapatan bagi daerah.

Selain mengelola yang menjadi tanggung jawab provinsi, rencananya tahun ini juga Pemprov Riau akan melakukan penyerahan aset eks venue PON dengan resminya ke Kabupaten/Kota dan sejumlah venue yang ada di kampus.

Dengan demikian venue yang ada di Kabupaten /Kota juga bisa terurus dengan baik dan menjadi sumber pendapatan juga bagi daerah. Begitu juga kampus bisa memanfaatkan fasilitas itu.

"Yang pertama dengan sudah diserahkan bisa diketahui siapa pemilik asetnya dan tanggungjawab siapa dan tentu perawatan juga nanti akan jelas," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kamis (29/3).

Dengan demikian, lanjut Syahrial, maka kewenangan, kewajiban, merencanakan sampai dengan pemeliharaannya ada di pengguna barang. Karena selama ini masih banyak aset eks PON tidak jelas siapa penanggung jawab nya.

"Kalau itu tidak jelas, koordinasi semakin tidak jelas yang mengakibatkan aset-aset jadi terlantar. Sehingga semua merasa tidak ada yang merasa ada kewenangan untuk itu," ujarnya.

Apalagi, sebut Syahrial, untuk aset eks PON ini hasil rencana aksi Kordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK mengharapkan agar Pemprov Riau mampu menghasilkan pendapatan dari eks venue PON itu.

"Jadi pemberlakuannya ini akan dilakukan ketika sudah dibagi sesuai dengan kewenangannya. Kemudian ada kewajiban untuk melakukan pengelolaan seperti pemanfaatan barang di daerah, apakah itu bentuknya sewa atau pinjam pakai agar bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," terangnya.

Karena itu, lanjut Syahrial, dengan didorong oleh DPRD tahun ini sudah ditetapkan Perda tentang retribusi.Sebab Pemprov Riau tidak bisa pungut PAD tanpa ada payung hukum untuk retribusi itu.

"Makanya kemarin OPD terkait sudah memasukkan usulan berapa besaran yang layak untuk sewa atau pinjam pakai eks PON di dalam Perda. Kalau tidak ada dasar, kita tidak boleh memungut retribusi dari eks PON itu," jelasnya.

Menurutnya semua harus sejalan, ketika aset itu diberikan kewenangan ke daerah atau kampus tapi tidak bisa dijalankan, atau bisa dijalankan tapi tidak ada payung hukumnya, maka sama saja tidak ada artinya.

"Makanya tahun ini kita gesa peralihan kewenangan eks venue PON ini. Apalagi Perda retribusi sudah bisa dijalankan, tentu ini sejalan," ujar Syahrial.

Lebih jauh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Doni Aprialdi menjelaskan UPT venue dan Rusunawa sudah dibentuk awalnya merupakan badan pengelola venue dan sudah disetujui Mendagri dan pejabatnya sudah dilantik Gubernur.

"Kalau UPT tupoksinya mengurus segala venue dan memungut sewa PAD Dari venue itu sendiri. Karena selain merawat juga mencari uang masuk," ujar Doni Aprialdi kepada Tribunpekanbaru.

Saat ini lanjut Doni hanya ada 15 venue dari 21 venue bekas PON yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan selebihnya merupakan tanggung jawab daerah dan Kampus.

"Sebetulnya ada 21 semua, namun ada yang sudah diserahkan, seperti Kebun Nopi di Kuansing, UR, UIR, Lancang Kuning, dan sisanya hanya 15 venue di Pemprov," ujar Doni.

Untuk venue yang dikelola Provinsi sendiri adalah venue Renang, Stadion Sepakbola Rumbai, Atletik, Basket, Senam, Wushu, Tribuana, Gelanggang Remaja, Stadion Utama, Takraw, lapangan pelajar, Voli, Hanggar, dan Lapangan Tembak."venue ini yang dikelola dan dicari PAD dari sana," ujar Doni.

Target PAD tahun 2017 lalu sendiri dalam pengelolaan venue tersebut awalnya Rp400 juta namun di Perubahan ditambah Rp300 juta dan hanya dapat terealisasi Rp100 juta.

" Sedangkan target Tahun ini sekitar Rp700 juta, dan Insa Allah akan diupayakan maksimal," ujar Doni.

Karena sampai saat ini venue yang sering dipakai hanya Gor Tribuana dan Gelanggang Remaja, sedangkan venue yang lain belum maksimal dipakai untuk acara.

"Untuk Stadion Utama hanya latihan bola tidak dipungut, sama dengan renang. Kecuali ada iven kita akan pungutan, karena mereka juga menerima uang. Caranya mereka hanya menyetor ke Bank Riau Kepri rekening penerimaan, Dispora tidak tersentuh dengan uang," jelas Doni.(adv)





comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved