RTRW Riau tak Beri Ruang Perkebunan Besar
Selasa, 08/05/2018 - 14:21:22 WIB
<br>

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak akan mengakomodir atau memberi ruang terhadap perkebunan skala besar yang masuk kawasan hutan ke dalam holding zone RTRW Riau.

"Kita tidak akan mengakomodir dalam outline atau holding zone kalau ada kawasan hutan maupun perkebunan," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi kepada wartawan, Senin (7/5/2018).

Karena menurutnya apa yang ada di RTRW harus betul-betul sesuai dengan aturan. Ranperda RTRW itu tidak menjustifikasi dan melegalisasi kawasan hutan.

"Jadi tidak melepaskan. Seperti Teso Nilo misalnya dijadikan kawasan perkebunan, itu penindakan langsung pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, sedangkan kawasan hutan yang masih ada pemukiman, ada ketentun outline dan holding zone, Artinya dibuka ruang dalam Ranperda RTRW untuk bisa diusulkan ke Kementerian LHK.

"Karena kewenangan melepaskan pemukiman dalam kawasan hutan itu Kementerian LHK. Kemudian di Perda kita juga secara teknis berdasarakan SK Menteri LHK terakhir 903, tentang pelepasan kawasan hutan. Karena Perda itu tidak berdiri sendiri, jadi ada dasar," terangnya.

Menurutnya yang berpotensi bisa dilepaskan dari kawasan hutan namanya itu outline. Namun semua itu ada prosedurnya, diajukan dan disetujui DPRD. Kemudian diajukan gubernur ke Kementerian LHK terkait holding zone itu.

Disinggung ada sekitar 65 persen lahan perkebunan tidak masuk dalam kawasan perkebunan pelepasan. "Nggak ah, siapa yang ngasih tahu? Pokoknya yang tidak kawasan hutan tidak sesuai LHK, berarti bukan.

Apakah itu perkebunan dan kawasan hutan, tetap kawasan hutan. Dan kita juga tidak akan mengakomodir dalam outline," tuntasnya.

Besok Diundangkan
Sebelumnya, DPRD dan Pemprov Riau telah melakukan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau terhadap cacatan Kemendagri dan Kementerian LHK. "Ya kita bersama DPRD Riau sudah melakukan harmonisasi, yang dipimpin pak Sunaryo (Ketua Pansus) dan berser seluruh perwakilan fraksi," kata Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.

Dari harmonisasi RTRW tersebut, lanjut Ahmad Hijazi, intinya semua setuju hasil evaluasi dan penyempurnaan validasi dan integrasi KLHS dimasukkan ke dalam Ranperda RTRW. "Insya Allah sudah sepakat Perda itu diundangkan dijadwalkan 8 Mei 2018 besok," ungkap mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam ini.

Setelah itu, lanjut Sekdaprov Riau, selanjutnya Pemprov Riau akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan tata ruang sebagai pedoman dan untuk pengendalian tata ruang.

"Kemudian kita juga akan siapkan personel yang bertindak PPNS dalam rangka pengendalian RTRW di lapangan, sehingga terjadi penyalahgunaan tata ruang yang tak sesuai peruntukannya, itu harus akan ditertibkan," bebernya. "Jadi kerjanya itu bukan selesai. Tapi bertambah besar kerjanya, karena harus menjalankan pemanfaatan ruang dan mengawasi sesuai ketentuan berlaku," tukasnya. (adv)





comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved