Pemprov Riau Serahkan Revisi Besaran Pajak Pertalite kepada DPRD
Sabtu, 17/03/2018 - 15:21:22 WIB
Ilustrasi<br>
Ilustrasi

PEKANBARU-Usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas perubahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pertalite sebesar 7,5 pada revisi Perda Pajak Daerah bukan harga mati. Pemprov Riau menyerahkan pembahasan kepada dewan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Indra Putra Yana, kepada wartawan mengatakan, memang usulan Pemprov Riau 7,5 persen. Namun itu belum final. Semua tergantung hasil pembahasan di DPRD.

Menurutnya, Pemprov Riau tidak bertahan dengan posisi 7,5 persen. Artinya berapa pun yang diputuskan di DPRD dan itu menjadi Perda, Pemprov Riau tinggal menjalankan saja.

"Semua kembali terhadap hasil pembahasan di DPRD. Berapa yang ditetapkan dewan kita jalankan. Apakah itu 7,5 persen atau 5 persen. Intinya berapa pun angka paling ideal yang diputuskan, kita tinggal menjalankan," katanya, Sabtu (17/3/2018).

Indra menerangkan, usulan pajak PBBKB 7,5 persen itu membandingkan dengan target pendapatan 2018. Dimana pada posisi pajak 7,5 persen itu hasil simulasi Bapenda tidak terlalu mempengaruhi penerimaan. Artinya tidak terlalu turun dan naik, namun asumsi volume pertalitenya naik.

Indra mencontohkan, misalnya kalau tarifnya 5 persen, tapi pasokan dan volumenya naik menjadi 70-80 persen, mungkin masih bisa balance dengan target pendapatan sekarang.

"Tapi kalau tarif 5 persen, tapi pasokannya hanya 40-50 persen misalnya, tentu akan ada penurunan penerimaan yang dampaknya ke kabupaten dan kota," cetusnya.

"Karena pajak PBBKB ini 70 persen dibagi ke kabupaten/kota. Sedangkan yang tinggal di provinsi hanya 30 persen. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan kabupaten/kota," cakapnya.(adv)





comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved