Advertorial Pemprov Riau
Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wujud Transparansi Pemprov Riau
Kamis, 25/08/2016 - 16:01:00 WIB
<br>

Memberikan pelayanan yang sangat mudah dan transparan, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Riau berupaya mengoptimalisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Para investor asing maupun lokal akan dapat merasakan kemudahannya dalam mengurus perizinan usaha sesuai dengan tagline yang diekpos Pemprov Riau pada HUT ke-59.

Artinya setiap pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya secara online melalui website yang telah disediakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yaitu bp2t.riau.go.id.

Para investor dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan dan non perizinan secara online melalui website tersebut. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dinilai efisien dan transparan selain memiliki keunggulan sangat cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, dan memiliki kepastian hukum serta pelayanannya yang profesional. Saat ini PTSP telah melayani berbagai macam investasi diantaranya Izin Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan, Izin usaha Perluasan.

Kepala Badan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMT2T), Evarefita, SE MSi mengatakan, pelayanan BPMT2T bertekad menjadikan lembaga pelayanan perizinan yang prima. Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan akuntabel.



"Tidak hanya itu BP2T juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM) hal ini dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan teknologi secara online. serta meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelanyanan," ujar Evarefita.

Dikatakannya dalam melakukan pelayanan, BP2T Provinsi Riau memilki motto yang diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemberi maupun penerima layanan. Motto pelayanan BP2T Provinsi Riau adalah "CERIA".

Secara harfiah "ceria" memiliki arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan memberi layanan di BP2T Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, dengan kemudahan dalam pelayanan akan mampu meningkatkan dan pemerataan perekonomian masyarakat, lapangan kerja akan lebih terbuka lebar se iring dengan banyaknya investasi di Riau. Ditengah hambatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang lalu, Pemprov Riau masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan pertanggung jawaban keuangan APBD tahun Anggaran 2015.

"Kita menyadari bahwa pelaksanaan APBD tahun 2015 belum sesuai dengan harapan kita semua, di mana serapan belanja kita baru mencapai 68 persen lebih, namun pada tahun 2016 ini kami telah bertekad akan meningkatkannya," tegasnya.

Selain dari itu, Pemprov Riau juga telah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.


Gubri Hadir sekaligus Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Prov Riau di BP2T Prov Riau.

Jumlah nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 82.25 dengan kategori mutu pelayanan "A (Sangat Baik)", bahkan badan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Riau, memperoleh beberapa penghargaan, antara lain, pertama, Nominasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik (Investment Award). Kedua, Citra Pelayanan Prima (CPP). Ketiga, Penilaian terbaik Ombudsman terkait kualifikasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.

"Untuk itulah kita kita akan melengkapi langkah-langkah terdahulu dengan perkuatan kapasitas kelembangaan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi," kata Andi Rahman Sapaan Gubernur Riau.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dengan berbagai jalan, termasuk memanfaatkan teknologi informasi. Dalam dua tahun terakhir kita terus berusaha mewujudkan sistem yang disebut dengan e-Government, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap pelaksanaan pembangunan dalam era kemajuan teknologi ini.

Penerapan e-Government dapat menjalin hubungan yang baik, efisien, efektif, dan ekonomis antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha atau bertujuan memperpendek jalur birokrasi kepada masyarakat Hal ini diperlukan mengingat dinamika masyarakat saat ini menuntut kompetensi dan kapasitas, pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, sehingga masyarkat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman.

Langkah untuk menerapkan e-Goverment sudah tidak bisa kita tunda lagi, meskipun kita harus mengalokasikan dana yang besarnya belum sebanding dengan hasil yang diperoleh. Kebijakan ini kita ambil untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder yaitu masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas di berbagai bidang kehidupan bernegara serta meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelanggaraan pemerintah, dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan Clean Government.(Adv)






comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved