Advertorial Pemprov Riau
Pemprov Riau Dukung Mega Proyek Pembangunan Kereta Api Trans Sumatera
Jumat, 27/11/2015 - 10:51:07 WIB
<br>

HARAPAN masyarakat Sumatera khususnya Riau menikmati mode transportasi massal dalam beberapa tahun ke depan sepertinya bakal terwujud. Jarak antar daerah yang selama ini dihadang oleh buruknya infrastruktur jalanan penghubung, bakal segera teratasi dengan kehadiran kereta api trans Sumatera yang bakal dibangun Pemerintah Pusat.

Menurut rencana pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera dikebut dalam lima tahun ini. Pembangunan jalur angkutan massal itu akan menghubungkan Sumatera Utara sampai Lampung. Panjang jalur kereta api yang bakal diaktifkan sepanjang 1.400 kilometer.

Hanya dua provinsi di Pulau Sumatera yang tidak dilewati kereta api trans Sumatera tersebut, yakni Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan program pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera dari Provinsi Aceh hingga Lampung telah dimulai.

"Sudah mulai dikerjakan meski masih sedikit," katanya di Medan, Kamis (8/10/2015), usai meninjau kemajuan pembangunan jalur ganda kereta api jalur Medan-Bandara Kualanamu.

Ia mencontohkan penyiapan jalur kereta api dari Kota Binjai menuju kawasan Besitang, Kabupaten Langkat, yang akan diteruskan ke Provinsi Aceh.

Demikian juga penyiapan lahan untuk membangun jalur dari Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu ke arah Dumai, Provinsi Riau.  "(Pengerjaan sudah dimulai) dengan melakukan pemerataan tanah," katanya.

Menhub mengakui jika proses pembangunan fisik jalur kereta api Trans Sumatera tersebut masih lama dan mungkin pengerjaannya baru dilakukan pada tahun 2017.

Mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku sampai saat ini tidak ada kendala dalam penyiapan jalur Trans Sumatera itu. "Saya tidak dengar sih karena saya tidak mau mendengar kendala," katanya.

Sebelumnya, komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam pengembangan trasportasi kereta api ini juga diwujudkan dalam pertemuan khusus yang digelar Menhub dengan 5 Gubernur se Sumatera di Padang 22 Januari 2015 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Menhub menyebutkan, jalur yang terputus di Sumut yakni di Rantauprapat sampai Kertapati akan disatukan kembali. Jonan mengaku tak ada permintaan khusus dari kepala daerah untuk menyambungkan rute kereta api tersebut. Bahkan dalam pertemuan dengan lima gubernur, tidak ada pembahasan tentang kendala yang dihadapi dalam mengaktifkan trase atau rute kereta api itu.

"Dalam pembahasan tadi belum ada pembicaraan mengenai kendala mengaktifkan jalur kereta api. Belum dimulai kok bicara kendala. Mulai dulu, baru nanti tahu ada kendala atau tidak," ucapnya.

Soal kerap bermasalahnya pembebasan lahan untuk mengaktifkan jalur kereta api, Jonan berharap hal itu tidak terjadi. Persoalan pengadaan lahan tidak menjadi batu sandungan dalam mewujudkan jalur kereta api lintas Sumatera. Jonan mengatakan, pengaktifan jalur kereta api lintas Sumatera ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun ini. Ditanya total alokasi dana untuk pengaktifan jalur kereta api tersebut, Jonan mengaku tak tahu pasti dengan alasan diajukan tiap tahun.

"Berapa alokasinya saya belum tahu, kan diajukan tiap tahun. Memang mau nambah biayanya," ucapnya.

Pengaktifan jalur kereta api ini, menurut mantan Direktur Utama PT KAI ini sangat banyak manfaatnya. Terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di lintas Sumatera. Soal bangunan yang berada di jalur kereta api, Kemenhub memastikan tidak ada ganti rugi. Apalagi keberadaan bangunan itu melanggar hukum. Sementara untuk masyarakat yang sewa lahan milik PT KAI, bakal mendapatkan ganti rugi. Namun, Kemenhub masih enggan merinci berapa
nilanya.



"Bangunan di tanah liar, biasanya kalau kita gunakan lagi, bisa diambil lagi. Karena tanahnya punya negara, paling biaya untuk pindah (yang ditanggung),"ujar Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko.

Karena itu pihaknya meyakini tidak ada kendala yang berarti dalam hal pembebasan lahan nantinya. Meski begitu, pihaknya meminta pemda serius mempercepat pembebasan lahan di masing-masing provinsi yang dilalui jalur utama. Untuk mengaktifkan kembali rel kereta api yang telah ada dan pembangunan fisik serta pembebasan lahan untuk jalur yang baru di Indonesia, diperkirakan akan menelan total anggaran Rp 150 triliun. Tahun ini dianggarkan Rp 4,6 triliun.

Khusus untuk lintas Sumatera nantinya untuk tahap awal akan menghubungkan Sumut, Sumbar, Riau dan Sumsel. Tiga daerah itu mulai dari Rantau Prapat, Sumut, kemudian ke Dumai, Pekanbaru, Jambi sampai ke Kertapati Palembang yang umumnya melintasi daerah Sumatera Bagian Timur.

Sedangkan untuk bagian barat, ada dua simpul nantinya, yakni mulai dari Padang ke Indarung-Solok hingga ke Muaro Sijunjung dan bertemu dengan jalur utama yang mana jalurnya sudah ada. Kemudian mengaktifkan jalur dari Padang-Padangpanjang-Bukittinggi hingga ke Payakumbuh.

Kemudian dari Payakumbuh dan juga dari Muaro Sijunjung sampai ke perbatasan Riau untuk masuk jalur utama akan dibangun baru. Itu pun jika daerahnya sudah selesai pembebasan lahannya lebih dulu. Hanya saja di jalur tersebut diperlukan pembangunan dan perbaikan jembatan untuk memperlancar akses.

"Rantauprapat sampai Riau yang belum selesai pembebasan lahannya itu ada sekitar 200 km. Itu design-nya sudah ada tapi pembebasan lahannya belum. Sedangkan Sumbar saya lupa berapa panjangnya yang akan dibangun," ungkapnya.

5 Gubernur Sumatera dan Menhub Teken MoU

PADA Selasa (27/1/2015) menjadi hari bersejarah sekaligus babak baru dalam dunia perkretaapian di Indonesia. Pasalnya, Pemerintah Pusat bersama lima Pemerintah Provinsi di Sumatera mencapai kata sepakat untuk pembangunan jaringan transportasi kereta api di Pulau Sumatera.



Hal ini ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri Perhubungan RI, Ignatius Jonan bersama Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman serta Empat Gubernur lainnya yakni Gubernur Sumbar, Gubernur Sumsel, Gubernur Sumut dan Gubernur Jambi di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kawasan Monas, Jakarta.

MoU ini sebagai aksi nyata percepatan pembangunan jalur kereta api trans Sumatera yang selama ini menjadi mimpi seluruh daerah di Sumatera untuk menikmati transportasi massal yang sudah lama berkembang di Pulau Jawa ini.

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan gubernur se-Sumatera dengan Menhub di Padang, Sumbar, beberapa waktu lalu. "Ini menjadi komitmen kita bersama untuk mewujudkannya," ujar Plt Gubri melalui Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Yoserizal Zen, kemarin kepada wartawan seusai acara penandatanganan MoU di Jakarta.

Khusus untuk wilayah Riau, pembangunan KA Trans Sumatera, antara lain akan melewati rute Pekanbaru-Telukkuantan-Muaro sepanjang 164 km, Pekanbaru-Jambi 350 km, Rantau Prapat-Duri- Dumai 249 km dan Duri-Pekanbaru sepanjang 90 km. KA Trans Sumatera ini juga akan
menghubungkan tiga pelabuhan di Riau, yakni Dumai, Tanjung Buton dan Kuala Enok.

KA Trans Sumatera ini diharapkan akan mempermudah transportasi antara provinsi di wilayah Sumatera. KA ini juga diharapkan akan mempercepat roda pembangunan di Sumatera. "Jika nanti sudah dibangun, KA ini akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Jadi, ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat," sebut Andi Rachman.

Semakin cepat proses pembebasan lahan, semakin cepat pembangunan KA Trans Sumatera ini dilaksanakan. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan agar program percepatan pembangunan KA Trans Sumatera ini segera terlaksana. "Ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan konektifitas antara provinsi di Sumatera," kata Andi lagi.

Soal rencana ini bahkan akan membuka lapangan kerja baru bagi pemuda usia kerja yang bermukim di sepanjang jalur KA. "Pekerjanya sumber daya manusia setempat," papar Andi mengulangi pernyataan Menteri Perhubungan.

Pemprov Riau Siapkan Proses Pembebasan Lahan
Kementerian Perhubungan telah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembebasan lahan jalur kereta api lintas Sumatera termasuk di Provinsi Riau.



"Semuanya dari APBN, termasuk pembebasan lahan. Hanya kami butuh koordinasi dengan daerah untuk memuluskan rencana ini," kata Menhub Ignasius Jonan melalui Staf Khusus Kemehub Hadi saat berkunjung ke Pekanbaru, Jumat (13/3/2015).

Ia mengatakan, nantinya Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat memperlancar segala urusan administrasi berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera. Termasuk dalam pengurusan analisis dampak lingkungan (Amdal).

"Karena kalau tidak ada Amdal tidak jalan. Makanya harapan kami kepada daerah, segala bentuk administrasi segera dibantu dan dilancarkan," katanya.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya senantiasa siap untuk membantu dalam percepatan pembebasan lahan untuk jalur kereta api Trans Sumatera itu.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota," katanya.

Pemerintah Kabupaten Kampar juga telah menyatakan dukungan pembangunan jalur kereta api (railway) lintas Sumatera yang dipastikan juga akan melalui sejumlah daerah di Kampar.

"Pada intinya, Kampar sangat siap untuk mendukung rencana pembangunan jalur kereta api tersebut sebagai upaya mendongkrak perekonomian rakyat," kata Bupati Jefry Noer.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun jalur kereta api (railway) lintas Sumatera sepanjang lebih seribu kilometer dengan nilai yang mencapai Rp30 triliun. Akses transportasi ini dipandang potensial untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Indonesia, Hermanto mengatakan, proyek tersebut akan menjadikan Provinsi Riau sebagai daerah yang potensial sebagai persinggahan kereta lintas Sumatera. Dengan demikian, Riau cukup substansial dalam pengembangan akses transportasi tersebut.

Ia mengatakan, jalur kereta api tersebut dirancang dengan melewati beberapa daerah kabupaten/kota di Riau meliputi Duri, Pekanbaru, Kampar, Dumai hingga beberapa kawasan pelabuhan, seperti Tanjung Buton dan Kuala Enok dengan luas hampir 500 kilometer.

Sebelumnya pihak kementerian juga telah melakukan pembahasan dengan pemerintah daerah di Pekanbaru, terutama Kepada Dinas Perhubungan Riau.

Pembahasan tersebut, lanjut dia, adalah untuk percepatan pembangunan rel kereta api se Sumatera yang diharapkan pemda juga dapat membantu kelancaran proyek ini.

Untuk pengembangan kata dia akan dimulai dari Rantau Perapat Sumatera Utara. Kemudian lanjut ke Riau, Sumbar dan Palembang dengan panjang 1.071 kilometer meter dan diprogramkan dalam lima tahun ke depan selesai.

Menhub Dukung Pemindahan Bandara SSK II
Kementerian Perhubungan mendukung rencana pemindahan Bandara Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, ke lokasi yang lebih strategis karena bandara yang ada kini sudah tidak mendukung untuk pengembangan infrastruktur akibat terkendala ketersediaan lahan.

"Kalau pemerintah daerah bisa memastikan lahan untuk bandara baru, maka Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan akan mendukungnya," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Jonan melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Pembicaraan tentang pemindahan bandara sudah santer terdengar di ruang tunggu VIP Lancang Kuning ketika Jonan disambut oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Ketua DPRD Riau Suparman, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi.

Jonan menilai keterbatasan lahan di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II membuat rencana pengembangan landas pacu (Runway) tidak optimal.

Saat ini PT Angkasa Pura II selaku operator bandara tersebut berencana menambah panjang landas pacu dari 2.400 menjadi 2.600 meter, yang disebut Jonan sebagai sebuah rencana yang tidak optimal karena untuk bisa dilalui pesawat komersil berbadan besar idealnya panjang landas pacu 2.800 hingga 3.000 meter.



"Percuma saja menambah panjang landas pacu dari 2.400 hanya ke 2.600 meter. Seharusnya, ditambah jadi 2.800 meter,"katanya.
 
Dalam kunjungannya, Jonan menyempatkan diri melihat langsung kondisi dan fasilitas Bandara SSK II. Menhub berjalan dari gedung VIP Lancang Kuning sekitar satu kilometer ke bandara untuk melihat area kedatangan penumpang dan ruang tunggu penumpang.

"Kalau saya lihat langsung, kondisi bandara memang belum terlalu padat dan masih bisa menampung penumpang. Tapi untuk 5-10 tahun lagi, bandara ini bisa sulit menampung lonjakan penumpang. Jadi perlu diupayakan untuk ada bandara baru, pembangunan bisa dengan secara bertahap misalkan ditargetkan selesai dalam lima tahun," katanya.

Plt Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman menjelaskan, kondisi lahan Bandara SSK II memang sudah sangat terbatas untuk dilakukan pengembangan. Selama ini bandara tersebut juga masih bergabung dengan fasilitas Lanud Roesmin Nurjadin TNI AU.

"Sekelilingnya juga sudah penuh dengan permukiman warga, jadi sulit untuk dilakukan pengembangan,"katanya.

Wacana pemindahan Bandara SSK II sebenarnya telah direncanakan Pemprov Riau sejak lima tahun lalu, di era Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Saat itu Pemprov mengkaji lokasi bandara bisa digeser ke Kabupaten Kampar atau ke Kabupaten Pelalawan.

Namun, rencana itu surut ketika pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012. Pemprov Riau dan Kemenhub justru menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk "mempersolek"fasilitas bandara lama dengan membangun gedung ruang tunggu baru, fasilitas galbarata, dan ruang tunggu VIP Lancang Kuning, terminal kargo, apron, dan penambahan panjang landas pacu. (Adv)




comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved