Advertorial Pemprov Riau
Pemprov Riau Giatkan Sosialisasi UU Ormas
Kamos, 03/12/2015 - 12:45:02 WIB
<br>

BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau telah menggelar kegiatan Sosialisasi Tentang Peraturan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Aula Inspektorat Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, beberapa waktu lalu. Peserta kegiatan ini 150 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota ormas se-Provinsi Riau.

Kepala Badan Kesbangbol Provinisi Riau, Ardi Basuki mengatakan, kegiatan ini sangat penting terutama dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Sehingga bisa terwujud pengetahuan dan pemahaman dalam rangka penataan dan fasilitasi keberadaan ormas yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat saat ini," katanya.

Menurutnya, UU Nomor 17/2013 adalah suatu regulasi yang baru dan merupakan salah satu langkah kebijakan strategis dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya pada infrastruktur politik. "Sehingga regulasi ini perlu disebarluaskan, dipahami dan dilaksanakan," lanjutnya.

Sebelumnya Panitia Pelaksana Kegiatan, R.I. Edasa, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini diikuti 150 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota ormas se-Provinsi Riau.

"Kegiatan ini bermaksud untuk memfasilitasi pengurus dan anggota ormas dalam rangka pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap subtansi isi Undang-Undang Ormas," katanya.

Sedangkan tujuan kegiatan ini, sebutnya, untuk terwujudya pengetahuan dan pemahaman para pengurus/ anggota ormas se-Provinsi Riau mengenai subtansi Undang-Undang Ormas.

"Kami berharap nantinya tercipta ormas yang taat akan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam melaksanakan aktifitasnya seharihari di lapangan," tukasnya.

Narasumber kegiatan dari Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Ditjen Kesbangbol Kemendagri, Budi Prasetyo, dalam pemaparannya, menyebutkan, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ini telah pernah digugat oleh ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Selanjutnya MK dalam putusannya Nomor 82/PUNXI/2013 dan Nomor 3/PUNXII/2014 menghapus tata cara pendaftaran ormas dan ruang lingkup ormas. "Saat ini sedang digodok PP tata cara pendaftaran ormas. Sementara kebijakan Dirjen Kesbangpol SKT (Surat Keterangan Terdaftar) hanya dikeluarkan untuk ormas pusat. Sedang cabang cukup memberitahukan kepada Kesbangpol setempat," bebernya.

Sedangkan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Ispan S Syahputra, menyampaikan materi tentang Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Dana APBD.



Sedangkan berdasarkan aturan terbaru yang tercantum UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, kata Ispan, dana hibah hanya diberikan kepada organisasi berbadan hukum.

"Namun kami masih menunggung petunjuk tentang maksud ormas berbadan hukum tersebut," katanya. Narasumber lainnya adalah Ketua Informasi (KI) Provinsi Riau, Mahyuddin Yusdar yang memaparkan materi seputar UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan implementasinya dalam kegiatan pemerintahan.

Riau Latih 100 Relawan Bela Negara 


PROGRAM bela negara yang dicanangkan Pemerintah Pusat mulai disosialisasikan ke daerah. Ini dilakukan untuk memaksimalkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.   

Provinsi Riau juga ambil bagian dalam kegiatan yang dirancang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo itu. 100 orang yang akan mengikuti kegiatan tersebut sudah dikirim ke Dumai.   

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau Ardi Basuki mengatakan, 100 orang di Riau yang akan mengikuti bela negara tersebut akan bergabung di Dumai di bawah pengawasan TNI di pangkalan TNI AL, Dumai. 

"Tentunya kita dukung kegiatan ini. Bela negata itu bukan wajib militer, tapi ada kurikulum, semacam P4 dulu. Jadi peserta di Riau yang 100 orang ini akan mengikuti wawasan kebangsaan, disiplin, nasionalisme, Pancasila, UUD, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan semangat nasionalisme lainnya," urainya.

Ardi menambahkan, program bela negara itu akan dilaksanakan selama sebulan.100 peserta yang ikuti di Riau terdiri dari batas usia 40 maksimal dan berasal dari elemen masyarakat.   

"Ya kita rekrut secara singkat sesuai ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan baik seperti yang diharapkan," imbuh Ardi.

Cegah Radikalisme di Bumi Lancang Kuning


KEPOLISIAN Daerah (Polda) Riau secara resmi melakukan penandatangan kesepakatan (MoU) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Riau, Senin (30/11/2015) di Pekanbaru.

MoU ini dilakukan sebagai komitmen untuk penertiban dan penegakan hukum terhadap radikalisme dan terorisme di "Bumi Lancang Kuning". Penandatangan MoU dilakukan oleh Dirbinmas Polda Riau Kombes Pol Sugiyono dan Ketua FKPT Riau yang juga mantan Nizhamul.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain jajaran TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pihak media dan Kepala Kesbangpol Riau serta sejumlah pejabat di Lingkungan Pemprov Riau.

Dalam keterangannya, Dirbinmas Polda Riau, Kombes Pol Sugiyono, mengatakan, sejauh ini untuk di Riau, belum ada laporan adanya perilaku radikalisme dan terorisme.



"Baru hanya mengarah ke indikasi. Seperti yang kita tahu ada dua anak muda kita yang kemarin terindikasi. Kita edukasi dan kembalikan ke orang tua mereka," kata Sugiyono.

Disebutkannya, Polda Riau bersama BNPT, FKPT dan pihak lainnya akan melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak muda generasi bangsa akan bahaya paham-paham ini.

"Kita tidak ingin masyarakat kita terjebak dan tidak melakukan kekerasan-kekerasan seperti radikalisme dan terorisme," sambung Sugiyono.

Sejauh ini, belum ada yang bisa memastikan masyarakat Riau sudah mengikuti dua paham ini. Namun dikatakan Sugiyono, Polda Riau bersama pihak terkait terus melakukan patroli terhadap daerah-daerah yang rawan.

"Kita lakukan patroli dan sudah memetakan lokasi-lokasi rawan paham radikalisme dan terorisme. Kita juga meminta bantuan kepada kepala daerah masing-masing untuk mengerahkan tim memantau daerah mereka," sambung Sugiyono.

Sementara itu, Ketua FKPT Riau yang juga mantan Kepala Kesbangpol, Nizhamul, juga mengklaim hal yang sama. Belum ada masyarakat Riau yang tersangkut paham radikalisme dan terorisme. "Belum ada, kita terus melakukan koordinasi dengan Polda dan BNPT," ujarnya.



Berdirinya FKPT, kata pria yang akrab disapa Among ini, sebagai komitmen untuk mencegah dan mengantisipasi menyebarnya paham buruk untuk perkembangan daerah, terutama untuk generasi muda.

"Kami komit untuk membantu pemerintah dan pihak kepolisian. Kita juga akan turun ke tempat-tempat yang rawan terindikasi paham ini," sambung Among. (adv)




comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved