Advertorial Pemprov Riau
Plt Gubri Dukung Program Strategis Nasional Sektor Energi
Kamis, 10/12/2015 - 13:26:14 WIB
<div align="justify"><font size="2"><i><b>Plt Gubri hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35000 MW di Surabaya.<br></b></i></font></div>
Plt Gubri hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35000 MW di Surabaya.

PEMPROV Riau dalam melaksanakan program strategis nasional terutama sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meneken MoU, Seperti proyek 35 ribu MW listrik yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo.

Penekanan MoU ini antara Plt Gubri Ir H Arsyadjuliandi Rachman, Menteri ESDM RI Sudirman Said dan Mendagri RI Tjahjo Kumolo, Kamis (9/7/2015) lalu.

Plt Gubri dalam kesempatan ini juga mengungkapkan kendala RTRW (Rencana tata ruang wilayah) Provinsi Riau yang sejauh ini masih dianggap sebagai kendala dalam melaksanakan sejumlah program pembangunan di provinsi yang dipimpinnya.

Termasuk rencana program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 ribuMW.  "Calon investor di Riau saat ini mengantri untuk masuk, akan tetapi terkendala dengan RTRW Riau yang belum juga tuntas sampai hari ini," tambah mantan anggota DPR RI dari Dapil Riau itu.

Secara menyeluruh, pada prinsipnya Plt Gubri mendukung sepenuhnya program 35 ribu MW listrik. Karena sebagai program nasional, akan dipastikan program tersebut masuk dalam salah satu revisi tata ruang Riau.

Plt Gubri teken MoU saat hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW di Surabaya.

"Karena berpengaruh dengan gardu induk, transmisi dan transit kelistrikan Sumatera. Riau memastiak akan mempermudah, mempercepat, hingga memperlancar segala urusan perizinan, berkenaan dengan rencana pembangunan jaringan," katanya.

Di mana di wilayah Riau direncanakan dari program tersebut sekitar 1.900 MW yang akan dibangun. Dengan pembagian, transmisi 150 KV, 275 KV, dan ditingkatkan jaringan. Sutet 500 KV. Hal tersebut sebagai infrastruktur pendukung dan penunjang pengembangan listrik 35 ribu MW yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Plt Gubri bersalaman dengan Mendagri RI saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35000 MW di Surabaya.

Sementara mengenai pernyataan pihak PLN di mana terdapat kendala pembebasan lahan di wilayah Riau, dengan minimnya peranan Pemda dalam hal tersebut, diterangkan Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Syahrial Abdi, Minggu (12/7/2015). Syahrial sebenarnya tidak demikian. Karena secara prinsipnya ganti rugi lahan sesuai ketentuan, ada UU yang mengatur.

"PLN tentu berusaha menjalankan mekanisme pembebasan lahan, berkaitan lahan masyarakat dan perusahaan tentu ada aturan dan patokan NJOP. Pemda dalam hal ini tentu hanya bisa memfasilitasi sesuai UU 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum," lanjutnya.

Perizinan yang dimaksud kata mantan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau tersebut, berkenaan dengan tenaga kelistrikan adalah izin prinsip dan lokasi dan rekomendasi. Kemudian ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan Menteri LHK.

Kenapa belum bisa dikeluarkan oleh Pemprov Riau, karena lanjutnya sesuai dengan PP 15/2010 tentang tata ruang. Memang tidak bisa dikeluarkan, di mana suubstansinya dalam PP tersebut untuk perizinan dan kegiatan yang memanfaatkan tata ruang, tidak akan diberikan sepanjang tata ruang belum ditetapkan.

"Jadi kata kuncinya adalah memberikan izin tata ruang Riau. Karena secara prinsip Plt Gubernur Riau sangat mendukung terutama kegiatan atau program strategis nasional terutama sektor energi," ungkapnya.

PLTU Tenayan Raya Mulai Beroperasi Maret 2016
PEKANBARU-Asisten Dua Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru Ir. Dedi Gusriadi MT membuka secara resmi sosialisasi Ketenagalistrikan Kota Pekanbaru Tahun 2015 di Aula Pemko, Selasa (8/12/2015).

Dedi Gusriadi mengatakan dalam mendukung konsep Presiden Jokowi tentang pembangunan kelistrikan 30.000 Mega Watt (MW) di Indonesia, Pemko Pekanbaru telah melakukan percepatan pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x100 MW di Tenayan Raya.

"Untuk tahap Awal yakni pada maret 2016, PLTU Tenayan Raya berkapasitas 1x100 MW sudah mulai beroperasi sedangkan 1x100 MW lagi akan terus diupayakan percepatan pembangunannya," kata Asisten II.

Jika PLTU Tenayan Raya berkapasitas 2x100 MW, menurut Dedi Gusriadi ke depannya Propinsi Riau Khususnya Kota Pekanbaru akan terhindar dari pemadaman bergilir dan dapat mengurangi ketergantungan kelistrikan dari Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dedi Gusriadi menambahkan untuk meningkatkan kapasitas kelistrikan di Kota Pekanbaru, Pemko telah bekerjasama dengan pihak swasta dan PLN tentang memanfaatan sampah menjadi energi listrik berkapasitas 12 hingga 15 MW di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai program ini sudah berjalan selama 6 bulan.


Dedu Gusriadi minta kepada para peserta sosialisai yang diikuti 100 orang dari berbagai perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan agar dapat mengikuti acara sampai selesai karena pemaparan yang disampaikan oleh pemakalah berkaitan erat dengan perusahaan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan di lapangan.

Kasubbag ESDA Kota Pekanbaru Fairus menjelaskan sosialisasi ketenagalistrikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang kelistrikan agar dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.  (Adv)





comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved