Advertorial Pemprov Riau
Pemprov Riau Komit Bangun Infrastruktur
Senin, 30/11/2015 - 07:39:50 WIB
<br>

PROVINSI Riau terus mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu kunci dalam memacu pembangunan ekonomi masyarakat di Bumi Lancang Kuning. Infrastruktur yang dibangun meliputi jalan penghubung dalam Kota, antar kota, antar Kabupaten, jembatan, hingga jalan bebas hambatan (Tol), listrik dan infrastruktur kepentingan publik lainnya.

Salah satu yang paling megah yang menjadi master plan pengembangan infrastruktur Riau adalah mewujudkan pembangunan jalan tol Pekanbaru -Dumai. Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, jalan tol ini bakal memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan darat ke berbagai daerah.

Rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Pekanbaru sudah berlangsung cukup lama. Dirjend Bina Marga, Hediyanto W Husain mengatakan pembangunan jalan tol Pekanbaru - Dumai akan menghabiskan total anggaran sebesar 15 Triliun rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBN tahun 2015 dan tahun 2016.

Anggaran tersebut menurut Hedi, sudah dikalkulasikan dalam semua proses pengerjaan pembangunan jalan toll. Mulai dari anggaran pembebasan lahan, Pembuatan Ground breaking hingga pembangunan jalan fisik selesai.

"Anggaran Rp15 Triliun itu sudah masuk dalam semua anggaran," ujar Hediyanto kepada wartawan usai mengikuti rapat teknis bersama Plt Gubernur Riau membahas percepatan pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai, Selasa (17/11/2015).

Pembangunan tol Pekanbaru - Dumai menggunakan lahan sepanjang 129 kilometer. Pembangunan jalan tol ini diperkirakan akan menghabiskan waktu hingga tahun 2018.

"Kalau tidak ada kendala yang mengganggu, rencananya pembangunan tol akan selesai pada tahun 2018 nanti. Tapi menurut pengalaman sebelum-sebelumnya, pembangunan selalu selesai lebih dulu ketimbang yang dijadwalkan," tegas Hediyanto.

Tol Pekanbaru yang akan dibangun tersebut sepanjang 129 km, dan sat ini yang sudah dibebaskan lahannya sepanjang 19 km. "2 Km lagi akan kita bebaskan lagi, nantinya akan ada 132 bidang atau lahan yang akan dibebaskan," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi mengatakan, peninjauan Dirjen melihat kesiapan tol Pekanbaru-Dumai, sebagai persiapan ground breaking, akan langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau sudah ground breaking inilah yang ditunggu masyarakat Riau puluhan tahun. Dan ini era baru bagi Riau ada tol. Nanti akan ikut pengembangan lainnya, di Riau," ujar Plt Gubri.

Dijelaskan Plt Gubri, keberadaan jalan Tol Pekanbaru-Dumai  merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, terutama di daerah yang dilalui.

Ia  mengharapakan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung, karena masyarakat sangat membutuhkan kelayakkan perekonomian. Selain itu, pembangunan jalan tol mendukung program MP3EI.

"Kami tentu senang dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp15 triliun bisa dibawa ke Riau," terang Plt Gubri.

Jalan Mulus Dukung Penguatan Perekonomian
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Bahkan banyak yang sudah diresmikan serta dimanfaatkan masyarakat dari berbagai daerah.

Pembangunan jembatan dan jalan tidak hanya  mempersingkat rentang kendali waktu tempuh orang dan barang, namun dapat menjadi sarana pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi muara kesejahteraan masyarakat.

Bagaimanapun, infrastruktur menjadi bagian yang sangat penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan. Terutama dalam memberikan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh akses transportasi sekaligus membuka isolasi daerah.

Di tahun 2015 ini, sepanjang 1.166 kilometer (km) jalan provinsi di Bumi Lancang Kuning mengalami kerusakan dan butuh perbaikan. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Provinsi Riau, jumlah itu sekitar 38 persen dari total 3.033 km jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Sedangkan jalan dengan kondisi baik hanya sekitar 30 persen atau sepanjang 931 km dan kondisi sedang sepanjang 936 km.

Riau berkaca dari kondisi jalan nasional. Karena dari 1.134 km panjang jalan nasional di Riau, hanya 87 km yang mengalami rusak. Atau hanya 7,6 persen dari total keseluruhan. Sepanjang 834 km dalam kondisi baik atau 73 persen dan 212 km kondisi sedang.

"Tentu harus bersama-sama kita perbaiki. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ini diperbaiki keseluruhan. Karena jalan provinsi lebih banyak rusak dibanding jalan nasional," ujar Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman.


Lebih jauh lagi, dalam sebuah kesempatan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman sempat melontarkan pentingnya akses jalan untuk mendukung pengembangan potensi daerah. Usaha yang dilakukan masyarakat dalam memperbaiki kondisi ekonomi, sangat bergantung kepada akses jalan yang memadai.

Ditegaskan pula oleh Plt Gubri, di era persaingan ekonomi yang semakin terbuka di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Riau memiliki kebijakan untuk menciptakan kelancaran bagi masyarakat. Selain terus fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau, Syafril Tamun mengatakan, jalan milik provinsi ada 75 ruas. Kerusakan yang ditemukan ini hampir merata di seluruh ruas jalan tersebut. Yang dimaksud jalan provinsi, kata Syafril, adalah jalan yang menghubungkan antara kabupaten/kota di Riau.

"Hampir menyeluruh mengalami kerusakan dan memang memerlukan perawatan," ujarnya.

Untuk jalan nasional, pihak Bina Marga mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terutama kementerian yang membidangi itu. Di mana, terdata 47 ruas jalan nasional yang termasuk di wilayah Riau dalam keadaan rusak.


"Memang upaya pembenahan jalan di Provinsi Riau dilakukan berangsur-angsur. Baik dengan tambal sulam hingga rigit pavement terus dilakukan," tambahnya.

Lebih lanjut pejabat hasil assesment yang sudah lama menjadi pegawai di instansi yang dipimpinnya sekarang ini mengemukakan, di tahun 2015 ini memang anggaran perbaikan jalan sangat minim. Sebelumnya, Kadis Bina Marga yang lama, Syafril Buchari mengeluhkan minimnya anggaran perawatan jalan yang ada di Riau.

Karena untuk tahun ini, Dinas Bina Marga hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk biaya perawatan seluruh jalan di Riau. Sementara seharusnya jauh lebih besar dari angka tersebut. Seharusnya, lanjut Syafril Tamun, jumlah biaya perawatan jalan ini harus seimbang dengan jumlah biaya pembangunan jalannya. Karena perawatan jalan ini seharusnya tersedia selalu dengan angka yang besar demi perawatan rutin.

"Sebelumnya mencapai Rp200-an miliar. Sekarang kalau tidak salah hanya Rp40-an miliar," sambungnya.

Disinggung penyebab terjadinya pengurangan jumlah anggaran perawatan, Syafril Tamun tidak mau bercerita banyak. Namun pembahasan APBD murni 2015 tentunya dilakukan pada 2014 lalu.

Memang, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Riau tetap memprogramkan untuk meningkatkan dan membangun infrastruktur jalan di Riau untuk tahun 2015, walaupun tidak sepenuhnya terwujud. Jalan Provinsi sepanjang 1.166 kilometer atau 38 persen, jalan yang rusak tidak bisa diperbaiki karena minimnya anggaran.

"Jalan kita yang rusak tidak bisa diperbaiki karena minimnya anggaran," katanya mengulang.

Dijelaskannya, minimnya anggaran perbaikan jalan provinsi bisa dilihat dari tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki Dinas Bina Marga Provinsi Riau, yakni UPT di Kota Dumai, Bangkinang dan Kuantan Singingi (Kuansing).

"UPT di Dumai anggaran kita nol persen. Di Bangkinang dan Kuansing itu ada anggarannya, tapi tidak seberapa. Jauh kurang dari anggaran semestinya,"  tambahnya.



Infrastruktur Desa Terbangun, Riau Maju
Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman berkomitemn untuk fokus membangun desa. Sehingga pembangunan bisa merata serta dinikmati masyarakat luas.

Ini sesuai dengan visi pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2014-2019, yakni lebih meningkatkan infrastruktur pembangunan serta pedesaan.

Dijelaskannya, dana untuk daerah pedesaan dapat digunakan berbagai kepentingan, terutama bagi masyarakat miskin. Di antaranya pembangunan rumah-rumah layak huni, penambahan sekolah dan fasilitas publik lainnya.

"Kalau masa jabatan saya habis, ada kenang-kenangan yang bermanfaat untuk masyarakat." ujar Plt Gubri.

Lebih penting, lanjutnya, memperhatikan masyarakat miskin, khususnya di desa. Plt Gubri yakin dengan membangun desa akan memajukan Riau secara keseluruhan.























Pemprov Riau akan Bangun Bandara Baru

Bandara Udara (Bandara) internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK) dinilai sudah tak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengembangan. Semakin padatnya pembangunan gedung dan perumahan warga menjadi alasan utama.

Karena itu, Pememerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II berencana bakal membangun bandara baru yang saat ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Ke depan kita bencana akan memindahkan airport, dengan kondisi ini memang tak mungkin lagi, kita tak mungkin memperpanjang landasan lagi, seiring semakin padat pembangunan sekitar bandara," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Jumat (6/2/2015).

Dengan telah masuknya rencana pemindahan bandara SSK II ke dalam RPJMN, tentu nantinya akan menjadi skala prioritas. Kajian rencana tersebut juga sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Akibat dari rencana pemindahan itu lanjut Plt Gubri, harapan untuk menjadikan SSK II menjadi bandara embarkasi haji kemungkinan sulit diwujudkan. Pasalnya, perpanjangan runway minimal menjadi 3000 meter, sudah tidak memungkinkan lagi seiring semakin padatnya gedung-gedung dan pemukiman masyarakat di sekitar kawasan bandara. Alasan pemindahan bandara SSK II ke lokasi lain, seiring sudah meningkatnya status Lanud Roesmin Nurjadin menjadi tipe A.

"Rencana pemindahan bandara ini sudah dalam kajian. Apalagi Lanud TNI-AU saat ini sudah menjadi grade A," ujar Plt Gubri lagi.


Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Adizar, Minggu (8/2/2015) menyatakan kajian untuk memindahkan Bandara SKK II ke lokasi baru sudah pernah dilakukan pada 2006 lalu. Semakin padatnya pembangunan gedung dan pemukiman masyarakat menjadi alasan utama.

Hanya saja paparnya, rencana pemindahan itu bagian dari rencana jangka panjang. Dimana, jika pemerintah tetap mempertahankan di lokasi bandara saat ini, dikhawatirkan akan dapat menghambat pembangunan. Padahal idealnya, dari radius tertentu tidak ada bangun tinggi, karena dapat mengganggu penerbangan.

"Sebenarnya ini sudah kajian lama, 2006 sudah dilakukan. Memang dengan kondisi ini tak memungkinkan lagi dilakukan pengembangan. Kita sebenarnya kan butuh minimal landasan 3000 meter," terangnya.

Saat ini landasan pacu SSK II masih 2400 meter dan sedang ditambah perpanjangannya menjadi 2600 meter.

"Kajian itukan untuk jangka panjang. Memang tidak mungkin lagi dipertahankan (lokasi bandara SSK II). Kalau tetap pembangunan akan terhalang. Apalagi saat ini sudah dua skuadron di sana," ungkap Adizar.

Menyinggung dari hasil kajian, apakah sudah ada penentuan lokasi. Menurut Adizar memang belum ada ditentukan. Hanya saja paparnya, ke depan pembangunan bandara baru konsepnya jauh lebih modern.

"Nantikan konsepnya selain bandara ada perhotelan, lapangan golp, tempat wisata. Kemudian landasan pacunya pun minimal 3000 meter hingga bisa dilalui pesawat air bus," tutup Adizar. (Adv)




comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved