PT BSP Kelola 100 Persen Blok CPP Mulai 2022, Ini Kata Syamsuar...
Selasa, 06/11/2018 - 11:48:22 WIB

PEKANBARU - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) telah memutuskan untuk pengelolaan Blok Coastal Plains and Pekanbaru (Blok CPP) secara 100 persen kepada Perusahaan Daerah milik Pemerirah Kabupaten (Persuda Pemkab) Siak.
 
Perusda Siak tersebut adalah BUMD PT Bumi Siak Pusako (BSP). BSP mendapat pengelolaan Blok CPP selama 20 tahun. Pemerintah Pusat telah memutuskan memberikan tiga dari empat blok habis kontraknya pada 2022 mendatang, antara lain Blok Tungkal, Tarakan, dan Coastal Plains and Pekanbaru (CPP).
 
"Alhamdulillah terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah RI yang telah memberikan kepercayan kepada BUMD PT Bumi Siak Pusako untuk mengelola ladang migas CPP Block," kata Bupati Syamsuar, Selasa (6/11/2018).
 
Gubernur Riau terpilih tersebut berharap, PT BSP dapat meningkatkan produksi minyak dan gas. Tak hanya meningkatkan produksi saja, Syamsuar juga meminta BUMD Siak itu bermanfaat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta daerah.
 
"Terutama meningkatkan kesejahteraan rakyat Riau," jelasnya, dikutip riauonline.
 
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar mengatakan, untuk blok CPP, seluruhnya diberikan kepada PT Bumi Siak Pusako dengan hak partisipasi 100 persen.
 
Tak hanya itu, juga terdapat bonus tanda tangan senilai 10 juta Dolar AS, dan KKP 130,41 juta Dolar AS. Sebelumnya, sejak Blok CPP tak diperpanjang kontraknya dari Caltex (kini Chevron), Blok CPP dikelola secara bersama-sama antara Bumi Siak Pusako dengan PT Pertamina (Persero).
 
Pengelolaan 100 persen tersebut akan berlaku selama 20 tahun setelah kontrak berakhir pada 8 Agustus 2022 mendatang. Mengacu data Kementerian ESDM sebelumnya, PT Bumi Siak Pusako menyampaikan proposal perpanjangan kontrak Blok CPP kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas pada 4 Mei 2018.
 
Lalu, 9 Mei 2018, PT Pertamina (Persero) pun menyampaikan permohonan pengelolaan blok itu. Namun, Pertamina akhirnya mundur.

"PT Bumi Siak Pusako tidak wajib memotong 10 persen hak kelola ke pemerintah. Alasannya, mereka merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata pejabat negara asal Pariaman, Sumatera Barat tersebut.
 
Di Blok CPP, Bumi Siak Pusako wajib membayar bonus tanda tangan US$ 10 juta, dan komitmen kerja pasti sebesar US$ 130 juta. Menurut Arcandra bonus tanda tangan dan komitmen pasti blok ini diputuskan paling besar setelah divaluasi dengan formula perhitungan yang berlaku.
 
Lalu, untuk blok Tungkal, pemerintah memutuskan untuk dikelola oleh Montd'or Oil Tungkal bersama dengan Fuel-X Tungkal. Hak partisipasinya masing-masing 70% dan 30%. Bonus tanda tangan yang diberikan sebesar US$ 2,45 juta, dan KKP sebesar US$ 13,23 juta.
 
Arcandra menuturkan, untuk hak partisipasi kontraktor sebesar 10% akan ditawarkan kepada BUMD, kecuali untuk blok CPP.

Dengan begitu, tambah Arcandra, total bonus tanda tangan yang didapatkan pemerintah sebesar US$ 13,95 juta, dan KKP sebesar US$ 179,15 juta.(hrc)





comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved