Dewan Sepakat dengan Kemenhub Soal Aturan Taksi Online, Tapi Tidak Bisa Langsung Diterapkan
Senin, 06/11/2017 - 15:33:45 WIB

PEKANBARU - Kalangan Legislatif di DPRD Kota Pekanbaru mendukung telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan mengenai keberadaan taksi online. Namun menurut dewan, peraturan tersebut tidak serta merta bisa langung diterapkan di masing-masing daerah, terutama di Kota Pekanbaru.

Dimana diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan peraturan no 18 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendataan Bermotor umum tidak dalam trayek (PM 108) menggantikan aturan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA)  beberapa waktu lalu.

Ada beberapa perubahan yang diatur. Perubahan ini meliputi penetapan tarif, kuota, argo, wilayah operasi, STNK, TNKB, kelaikan jalan, serta peran aplikasi. Aturan ini rencananya akan diterapkan pada 1 November 2017.

"Kita mendukung aturan mengenai taksi online ini, namun tentunya harus bertahap, tidak bisa langsung diterapkan di Kota Pekanbaru, bukan berarti kita menunda-nunda tetapi lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada," Ungkap Zulkarnaen, anggota Komisi IV DPRD kota Pekanbaru, Senin 6/11/2017).

Menurut Politisi PPP ini lagi, dengan dikeluarkannya peraturan Menhub tersebut membuat keberadaan taksi online memiliki aturan main yang jelas dan tentunya menjadi persaingan yang sehat dengan taksi konvensional.

"Kita berharap taksi online bisa memperhatikan aturan yang ada, apalagi nantinya kalau sudah ada Perwakonya,  intinya kita minta taksi online dan taksi konvensional bisa bersaing dengan sehat, dan tidak ada lagi gesekan-gesekan di lapangan, " harap Zulkarnaen.(hrc)




comments powered by Disqus

 
   
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved