Sanksi Kebiri Mampukah Nihilkan Rudapaksa?

Selasa, 17/05/2016 - 10:45:56 WIB
TERKAIT:
 
 
Oleh: Mia Yunita, S.P.
Pemerhati Sosial & Masyarakat

"PASTIKAN anak kita mendapat perlindungan. Berikan pelayanan pengaduan yang gampang diakses. Kejar dan tangkap pelaku dan tuntut seberat-beratnya," demikian tegas Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilansir dari laman berita BBC (11/05/2016).

Presiden pun menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terkategori kejahatan luar biasa. Ya, luar biasa karena angka tindak rudapaksa di Indonesia kian bertambah dan sasarannya pun hingga anak-anak & remaja tanggung. Ditambah lagi dengan pelaku yang tidak hanya satu orang namun berkelompok dan berencana. Korban tidak hanya dirudapaksa tapi berujung pada pembunuhan, sebagaimana kasus seorang siswa SMP berinisial "Y" di Bengkulu yang terjadi April lalu.

Di bulan Oktober 2015 lalu ternyata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa pun mengungkapkan, "Berikutnya, terhadap munculnya kekerasan seksual terhadap anak, Beliau (presiden) setuju jika dilakukan pemberatan hukuman kepada pelaku termasuk di dalamnya adalah pengebirian syaraf libido"(setkab.go.id, Rabu, 21 Oktober 2015).

Kebiri atau Katrasi sendiri ada dua jenis, yakni kimiawi dan non kimiawi. Efeknya adalah membuat orang yang dikebiri menjadi tidak terangsang secara seksual & mandul. Namun efektifkah hukum kebiri bagi pelaku rudapaksa? Apakah akan memberi efek jera bagi pelaku dan akan meminimalisasi bahkan menihilkan angka kasus rudapaksa di Indonesia?

Fahira Idris, anggota DPD RI Jakarta (Senator) dalam 80 cuitannya bertagar #SAHkanPERPPUKebiri di akun pribadinya serius menghimbau pemerintah untuk menggarap perpu ini untuk menihilkan angka kejahatan kekerasan seksual yang sampai hari ini tak kunjung nihil. Hal ini bisa kita lihat dari pemberitaan berbagai media mengenai kasus rudapaksa di Indonesia, baik media cetak maupun elektronik.

"sebenarnya kalau sampai saya lihat anak meninggal itu, nilai anak itu sama dengan mereka. Nyawa dengan nyawa. Jadi kalau sampai mati ya sebenarnya harus dibunuh semua pelaku itu," ujar Yohana, Menteri Pemberdayaan & Perempuan dan Perlindungan Anak kepada wartawan (BBC.com, 5/5/2016 ) Keputusan pemerintah sendiri mengenai hukuman mati, kebiri atau penjara seumur hidup akan kasus rudapaksa ini masih belum final.

Solusi Nyata Namun Terlupakan

Allah sepertinya kian membukakan mata umat-Nya betapa kasus rudapaksa yang terjadi di Indonesia tidak saja semakin meningkat namun semakin mengerikan. Dulu kita sempat terperangah saat kasus rudapaksa berkelompok di India yang terjadi pada Desember 2012 menimpa seorang mahasiswi hingga akhirnya meninggal dunia. Kita sempat mengelus dada, 'bersyukur' hal demikian tidak terjadi di negeri kita. Namun, akhirnya fakta berkata lain. Satu demi satu kasus rudapaksa bermunculan dengan pelaku perorangan, orang dekat, berkelompok dan korban dalam kisaran usia yang beragam (dini, anak, remaja hingga dewasa).

Data Komnas Perempuan pada 2015 bahkan menyebutkan setiap dua jam sekali, tiga perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Selain hukum kebiri, ternyata Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang direncanakan untuk mengatur penanganan pada kasus pelecehan hingga penyiksaan seksual telah masuk dalam Program Legislasi Nasional, namun belum juga dibahas oleh DPR (BBC.com, 5/5/2016 ).

Cukupkah kira-kira bila kita hanya membicarakan sanksi mengenai kasus rudapaksa ini? Saya pikir tidak. Kita harus merunTut sebab akibat akan kasus ini hingga menemukan akar permasalahannya. Menurut analisis saya maka sebenarnya kasus ini terjadi karena minimalisnya ketakwaan individu, kurangnya kontrol masyarakat dan negara yang ketegasannya dipertanyakan akibat terhalang oleh ide hak asasi manusia (HAM). Artinya, sekulerisme liberal yang 'menaungi' negara hingga saat ini sudah jelas terlihat kebobrokannya. Ideologi Kapitalisme secara nyata memperlihatkan hasil dari diberlakukannya ideologi tersebut.

Bila ada yang berhujah, di negara-negara liberal angka kasus rudapaksanya minimalis, maka saya pastikan tindak seksual dilakukan karena suka sama suka atau menggunakan alat bantu untuk memuaskan nafsu seksualnya. Namun, hal ini tentunya sangat aneh bila terjadi di Indonesia dengan masyarakat yang mayoritas muslim. Bisa kita bayangkan bagaimana bila angka rudapaksa nihil, namun angka seks bebas meningkat & industri alat bantu seks kemudian menjadi laris manis. Na'udzubillah min dzalik.

Membicarakan Islam sebagai pemberi solusi bagi problematika kehidupan termasuk kasus rudapaksa karena sebenarnya posisi Islam dalam kehidupan adalah ideologi nyaris selalu dihindari. Hal ini sangat mengenaskan sehingga berbagai aturan hidup termasuk sanksi dalam kehidupan bermasyarakat juga bernegara akhirnya hanya termaktub pada kitab-kitab fikih tanpa realisasi dalam kehidupan nyata.

Rudapaksa dalam bahasa Arab disebut al wath'u bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Ibnu Qayyim meriwayatkan bahwa ayat QS Al An'aam : 145 yang artinya: "Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang", dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib ra. Atas keputusan Khalifah Umar bin Khatab ra. untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala agar perempuan yang kehausan itu bisa mendapat air minum ( Abdul Qadir Audah, At Tasyri' Al Jina'i Al Islami, Juz 2 hal.365; WahbahZuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz 7 hal.294). Berdasarkan dalil ini pula jika seorang laki-laki merudapaksa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi sanksi, baik cambuk 100 kali (pezina yang belum menikah) atau rajam (pezina yang sudah menikah).

Perempuan yang mengklaim dirinya kepada hakim (qadhi) bahwa ia telah dirudapaksa sebenarnya ia telah melakukan tuduhan zina (qadzaf), karena hakim akan memutuskan sesuai dengan fakta yang ada, antara lain : 1). Jika perempuan itu mempunyai bukti yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim atau jika pelaku memang mengakui maka berlaku sanksi cambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus belum menikah & rajam bagi yang sudah menikah. 2) . Jika tidak memiliki bukti bahkan pelaku yang dituduh melakukan rudapaksa adalah orang baik-baik yang menjaga dari zina maka perempuan yang mengaku menjadi korban malah bisa dijatuhi hukuman 80 kali cambukan. 3). Adapun jika pelaku yang dituduh memperkosa adalah orang fasik maka perempuan itu tidak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina (mediaumat.com, 27/2/2013). Kejelian penyidik, kecanggihan teknologi serta kecermatan pelaku medis  forensik dalam visum et repertum dan kejujuran pihak yang mengaku korban, pelaku dan saksi juga menjadi elemen dalam pembuktian tindak rudapaksa ini.

Sanksi juga akan bertambah bila terjadi kejahatan berlapis, yakni ada perencanaan sebelumnya, ditambah dengan konsumsi miras & narkoba serta menonton film porno sebelum melakukan rudapaksa dan berujung pada pembunuhan korban. Atas hal ini bisa dikenai sanksi ta'zir penjara atau cambuk lalu dijatuhkan sanksi qishash bila sampai ada pembunuhan atau diyat sebesar 100 ekor unta (yang 40 ekornya dalam keadaan bunting). Bila keluarga korban menuntut uang, maka besarnya adalah 1000 dinar atau 4,25 kg emas murni atau Rp. 2,291 miliar (Al Islam edisi 806/Th.XX (Jum'at II, Syaban 1437 H).

Jangan hanya berkutat pada hal sanksi, semestinya ada hal-hal preventif & kuratif (recovery) dan terlebih lagi yang menjadi landasan dari semua ini yakni ideologi. Islam sebagai ideologi maka tindak preventif yang dilakukan yakni menanamkan ketakwaan pada setiap individu. Ketakwaan ini tentunya menjadikan diri setiap individu untuk menghindari diri dari hal-hal yang menjerumuskannya dari kemaksiatan. Negara pun juga memiliki kewenangan untuk menghapus keberadaan industri pornografi & pornoaksi beserta produk-produknya, jasa prostitusi baik lokalisasi & online, pabrik miras- narkoba serta peredarannya. Tidak itu saja, negara pun berkewajiban mengkondisikan masyarakat dalam interaksi yang tidak membawa kepada pergaulan bebas apalagi seks bebas.

Untuk tindak kuratif, maka di sini bukan hanya sanksi yang setimpal bagi pelaku tapi juga masalah pemulihan (recovery) bagi korban rudapaksa. Trauma, depresi, stres, linglung dan gangguan jiwa biasanya akan menimpa para korban. Belum lagi misalnya bila terjadi cedera & cacat fisik bahkan kehamilan! Negara sudah semestinya mampu memulihkan baik jiwa dan fisik korban agar ia bisa menerima kenyataan hidup yang menimpanya dengan lapang dada bahkan sebagai ujian keimanan. Di satu sisi juga negara harus bisa membuat hati nurani masyarakat terbuka agar tidak ada stigma negatif, diskriminasi apalagi pelecehan bagi korban rudapaksa.

Negara ideal yang bisa melakukan segala tindak preventif & kuratif yang dipaparkan dalam tulisan ini penulis tegaskan hanyalah Khilafah Islam.Wallahu'alam bish shawab. [Islampos]




Opini Lainnya :
 
  • Islam dan Politik Keindonesiaan
  • Ketika Kajian Islam Dianggap Lebih Berbahaya Dari Praktek Maksiat
  • Sanksi Kebiri Mampukah Nihilkan Rudapaksa?
  • KPK Baru dan Pemberantasan Korupsi
  • Mengurai Benang Kusut Gafatar
  • Menagih Kontribusi OJK Memajukan Bank Syariah
  • Reposisi HMI, Merumuskan Alternatif; Kritik Subtantif Atas Watak Globalisasi
  • Mengatasi Kemiskinan
  • Akademisi dalam Kasus Lingkungan


  •  
       
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2014-2016 PT. KATA RIAU MEDIA, All Rights Reserved